”DPRD Kritik Pemprov, Sama Saja Kritik Diri Sendiri”

MAKASSAR, BKM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel H Jufri Rahman angkat bicara soal kritik Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Jufri menyebutkan, pernyataan yang disampaikan Roepada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel di Hotel Clarion Makassar, Senin (20/3), bukan merupakan kritikan. Namun lebih sebagai masukan dari mitra.
”Karena dalam undang-undang otonomi daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD sebagai mitra. Jadi kalau sampai ketua DPRD melakukan kritik kepada Pemprov Sulsel, sama saja mengkritik dirinya sendiri. Makanya saya menilai apa yang dikemukakan ketua DPRD dalam Musrembang itu adalah masukan untuk kita semua dalam rangka penyempurnaan atas apa yang telah dicapai selama ini,” kata Jufri, Selasa (21/3).
Menyikapi apa yang disampaikan Roem, mantan Kadis Pariwisata Sulsel ini mengaku akan melakukan penyesuaian dalam perubahan RPJMD, yang saat ini sudah didorong ke DPRD untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)-nya.
Jufri Rahman membeberkan kondisi gini ratio Sulsel, yang belakangan menjadi sorotan. Ia memaparkan, gini ratio Sulsel hanya 0,4 berada pada peringkat ketimpangan sedang (0,4-5,9). Sedangkan angka gini ratio nasional 0,39.
“Artinya, selisih angka gini ratio antara Sulsel dan nasional itu hanya 0,01. Jadi, dengan kerja keras dan serius saya yakin kita akan dapat menurunkan angka gini ratio Sulsel menjadi 0,38 pada tahun 2018,” jelas Jufri Rahman.
Selain gini ratio Sulsel yang hanya selisih 0,01 dengan nasional, tren kenaikan IPM Sulsel juga sangat signifikan. Jufri Rahman mengungkapkan, IPM Sulsel bergerak dari peringkat 24 ke peringkat 14. Pada tahun 2015 dengan metode baru perhitungan IPM, ternyata persentase laju IPM Sulsel sudah di atas nasional.
“Laju IPM Sulsel 3,74 persen. Sedangkan laju IPM nasional 3,67 persen,” ungkapnya.
Menurut Jufri Rahman, posisi IPM Sulsel yang meloncat dari posisi 24 ke posisi 14, belum pernah terjadi di provinsi lain. Tidak ada provinsi yang membuat loncatan sedrastis Sulsel. Padahal, menaikkan angka IPM itu berat, karena mencakup banyak kriteria penilaian.
Terkait disparitas IPM antarkabupaten dan kota di Sulsel, pemerintah provinsi (pemprov) selalu mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) se-Sulsel untuk selalu memperbaiki indikator IPM. Sehingga, angka IPM bisa terus bergerak ke atas.
“Tetapi kalau membandingkan IPM Kota Makassar dan kabupaten lain, apalagi yang infrastruktur pendidikan dan kesehatannya masih terbatas, pasti tidak adil. Yang terpenting adalah angka IPM kabupaten/kota se-Sulsel itu menunjukkan trenkenaikan yang signifikan. Kalau program/kegiatan pendidikan dan kesehatan terus digenjot, pasti angka IPM itu akan ikut terdongkrak naik,” jelas Jufri. (rhm/rus)