Matra Bakal Berubah Jadi Kabupaten Pasangkayu

PASANGKAYU, BKM — Tiga perwakilan kementerian masing-masing Kemendagri, Kemenkopolhukam, dan Kemensesneg melakukan pertemuan secara langsung dengan para pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), di Pasangkayu, kemarin.
Pertemuan itu sebagai tindaklanjut usulan Pemkab Matra terkait perubuhan nama Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menjadi Kabupaten Pasangkayu. Perwakilan tiga kementerian ini mendengar secara langsung aspirasi masyarakat Matra yang mayoritas menginginkan nama Matra diubah menjadi Pasangkayu.
Kemenkumham yang diwakili Asisten Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Heni Susila Wardoyo, setelah mendengar aspirasi masyarakat itu menyampaikan, pada prinsipnya ditingkat kementerian terkait sendiri, amat merespon dan mendukung usulan perubahan nama kabupaten tersebut.
Namun demikian, ada beberapa proses yang mesti dilalui terlebih dahulu sebelum Peraturan Pemerintah (PP) terkait perubahan nama kabupaten ini diterbitkan. Olehnya itu, ia belum bisa menjamin launcing perubahan Matra menjadi Pasangkayu sudah bisa dilakukan saat hari jadi Matra ke 14 nanti.
Dijelaskan, usai verifikasi lapangan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan surat rekomendasi yang pada prinsipnya menyetujui usulan perubahan nama Matra menjadi Pasangkayu.
Surat rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada presiden sebagai dasar untuk penerbitan izin prakarsa. Setelah itu barulah PP mengenai perubuhan nama ini diterbitkan. ”Kementrian terkait pada prinsipnya telah mendukung semua. Apalagi setelah kami memastikan animo masyarakat Matra. Jadi apa yang kami dengar saat rapat-rapat di Jakarta, itu sejalan dengan kondisi lapangan. Olehnya itu, saya kira ini sebagai bahan baik untuk masukan kepada pimpinan kiranya perubahan nama kabupaten dapat disetujui dalam rangka penerbitan izin prakarsa,” terang Heni Susila Wardoyo.
Disebutkan pula, penerbitan izin prakarsa ini adalah kunci dari proses perubahan nama kabupaten. Sebab, dari izin prakarsa itulah baru dapat diprediksi tenggat waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan PP perubahan nama kabupaten. Ia sendiri berharap izin prakarsa ini bisa segera diterbitkan setelah surat rekomendasi tiga kementerian ditandatangani.
”Kami tidak bisa mengira-ngira, kapan PP perubahan nama kabupaten ini diterbitkan. Tapi yang pasti, setelah izin prakarsa ini ada, maka kemungkinan dua bulan setelah itu PP nya juga sudah ada. Maka kuncinya disini adalah izin prakarsa,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa menceritakan secara singkat sejarah pembentukan kabupaten yang saat itu memang telah menggunakan nama Pasangkayu. Berdasarkan alasan histori dan pertimbagan ekonomi, ia berharap pemerintah pusat bisa segera menyetujui usulan perubahan nama kabupaten yang dipimpinnya ini.
”Pasangkayu ini memiliki akar kata dari Vovasanggayu. Nama Pasangkayu ini sudah lebih familiar sejak dulu. Bahkan hingga ke Malaysia. Ketika dibeberapa kesempatan saya dengan bapak wakil presiden (Jusuf Kalla, red), ia selalu memanggil saya bupati Pasangkayu. Bukan bupati Matra. Jadi usulan perubahan nama kabupaten ini bukan karena motif politik, tapi semata-mata ingin mengembalikan identitas daerah ini,” ujarnya. (ala/mir/c)