Momentum Bangkitnya Nelayan Tradisional

RAPAT Kerja DPR RI dengan Kementerian Kelautan Perikanan dimanfaatkan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin untuk mengingatkan pemerintah agar terus konsentrasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Pada Rapat Kerja yang dilakukan sehari sebelum hari nelayan nasional tiap 6 April di DPR, Akmal meminta secara khusus agar hari nelayan tahun ini dijadikan tonggak bangkitnya nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.
Politisi PKS ini menguraikan, bahwa meskipun pada akhir 2015 KKP mengklaim kesejahteraan nelayan membaik dengan alasan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari 104 di tahun 2014 menjadi 106 tahun 2015, namun 2016 banyak pihak mengatakan bahwa kesejahterran nelayan pada tataran yang terpuruk.
“DPR dengan segenap upaya memberikan porsi APBN di tiap tahunnya untuk program kesejahteraan nelayan. Dan implementasinya, persetujuan penambahan anggaran bantuan kapal, alat tangkap ikan di laut dan program pelepasan benih ikan menjadi perhatian serius di DPR. Namun pada kenyataannya, realisasi bantuan kapal baik prosedur dan jumlah tiap daerah pusat nelayan masih perlu banyak evaluasi. Bahkan program asuransi yang sulit dan banyaknya keluhan para nelayan pada sulitnya persyaratan pengajuan bantuan kapal turut menghambat terealisasinya program KKP yang berbasis kesejahteraan masyarakat nelayan,”jelas Akmal yang tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPR ini.
Mantan Ketua DPW PKS Sulsle ini menambahkan, bahwa pemerintah khususnya KKP hingga saat ini masih harus berusaha mengakselerasi program jangka pendek. Salah satu contoh yang ia ungkap adalah tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR khusus nelayan skala kecil atau tradisional akan mampu melawan jasa keuangan hitam yang telah mengakar di masyarakat berupa rentenir. Namun yang terjadi adalah, KUR oleh masyarakat nelayan dianggap sangat rumit pada proses pengajuaanya sehingga mereka enggan mengikuti program ini.
Program lain yang masih perlu akselesari, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini adalah mengkonversi kegiatan KKP pada pengadaan peralatan-peralatan berukuran besar menjadi peralatan kecil-kecil tapi banyak memberikan manfaat kepada nelayan tradisional misal kapal tangkap. Sebagai catatan Akmal, Indonesia masih nomor 10 di dunia pada ekspor perikanan. Ini sangat miris karena bila dibanding negara kecil seperti vietnam dimana negara itu menduduki posisi 3 dunia pada ekspor perikanan. Padahal, kata Akmal, anggaran direktur jenderal perikanan tangkap mendapat porsi yang cukup besar di APBN. Porsi anggran Dirjen perikanan tangkap di KKP mendapat porsi paling besar 2 triliun di tahun 2017 meski telah terpotong yang sebelumnya 2,2 triliun. (rif)