Tender Lambat, Proyek Fisik Terancam Dikerja Asal-asalan

MAKASSAR, BKM — Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan pertama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengkritik lambatnya pengerjaan tender para SKPD. Keterlambatan itu dikhawatirkan akan menyebabkan pekerjaan fisik secara asal-asalan.
Hal itu disampaikan Rudianto Lallo, anggota komisi C. Ia menyatakan, memasuki triwulan kedua ini, seharusnya semua proyek sudah mulai proses tender.
“Kalau sudah terlambat seperti ini, proyek nantinya akan dikerja asal-asalan oleh kontraktor. Itu karena keterbatasan waktu pengerjaan. Harus segera ada langkah tegas untuk percepatan program, agar anggaran terserap secara maksimal. Keterlambatan ini berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Rudianto.
Legislator Fraksi Nasdem ini menyatakan, lambannya progres realisasi anggaran dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Sebab program yang disusun dengan anggaran daerah, bertujuan untuk pelayanan publik. Jika tidak tercapai, masyarakat terkena dampak langsung.
Ia berharap ke depan, Dinas Pekerjaan Umum selaku leading sektor serius menjalankan programnya. Tidak sekadar formalitas untuk menghamburkan uang.
“Indikatornya harus jelas dan tepat sasaran. Kita tidak ingin kegiatan SKPD tidak aktual dan menyentuh masyarakat,” tandasnya.
Anggota komisi C lainnya Susuman Halim, menambahkan keterlambatan ini akan berdampak pada kegiatan pembangunan kota Makassar triwulan selanjutnya. Diapun mendorong Dinas PU untuk menggenjot semua kegiatan, agar pembangunan bisa berkelanjutan.
“Dalam monitoring evaluasi SKPD kita meminta agar semua tender digenjot. Walaupun memang rata-rata SKPD telat melakukan tender disebabkan persetujuan anggaran di provinsi,” ujarnya.
Dari situs LPSE Kota Makassar, untuk proyek infrastruktur baru satu yang selesai, yakni BULo (Badan Urusan Lorong). Sementara untuk proyek fisik belum ada yang selesai tender. Dinas PU Kota Makassar mencatat anggaran untuk proyek fisik sebesar Rp399,2 miliar, dengan 49 kegiatan.
Kepala Dinas PU kota Makassar Anshar, berdalih belum menjalankan proses tender karena persetujuan anggarannya baru terealisasi di bulan Februari. Karenanya, proses tender baru bisa dijalankan bulan Maret.
“Kita pastikan proses tendernya akan berjalan bulan ini. Sehingga di triwulan kedua sudah maksimal,” janjinya. (ita/rus)