Dewan Ingatkan Penyaluran Dana Bos

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan kembali ke inspektorat agar melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait penggunaan dan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Hamzah Hamid membeberkan perihal penyaluran dana BOS, pasalnya tahun lalu penyaluran dana BOS serta pemeriksaan tersebut dinilai tak transparansi, bahkan masih ada ditemukan sekolah yang mewajibkan siswanya membeli buku.
“Sebagai pembelajaran tahun lalu, inspektorat seharusnya mengawasi penyalurannya, karena banyak sekolah punya modus. Padahal itu hanya modus untuk mencari untung, untuk tahun ini dananya saya kurang tahu nanti saya cari tahu dulu agar kita bisa juga mengawasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu (13/8).
Ia menyebutkan pengunaan dana BOS yang dipublikasikan secara transparansi tahun lalu hanya 20 persen dari 500 sekolah yang menerima dana tersebut.
“Selebihnya tidak diketahui dana dibelanjakan untuk apa itulah ke depannya pengelolaan dana BOS harus transparansi,” ucapnya.
Legislator Fraksi PAN ini menuturkan, pihak sekolah juga harus presentasikan dana BOS yang dibelanjakan untuk sekolah misalnya, untuk biaya kesejahteraan guru persentasenya berapa, perbaikan gedung, dan jumlah pengadaan buku.
Dikonfirmasi melalui WA, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim membantah jika dana tersebut tidak disalurkan secara transparansi. Bahkan, ia mengaku rutin mengaudit penggunaan dana BOS masing-masing sekolah setiap tahun. “Tidak benar itu dek penyaluran dana bos di seluruh sekolah di makassar selalu bersifat terbuka tidak ada yang ditutupi, “katanya.
Bahkan ia mengatakan, pihaknya tahun lalu hanya bisa menjangkau 100 sekolah per tahun dari 500 sekolah yang menerima dana BOS sebab, pihaknya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia.(ita)