Mahasiswa Persoalkan Siswa Belum Tertampung

GOWA, BKM — Unjukrasa kembali digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Hipma Gowa, Selasa pagi (29/8) sekitar pukul 11.30 Wita. Mereka ‘menyandera’ satu unit truk di depan kantor DPRD Gowa lalu naik ke atap depan truk dan berorasi.
Mahasiswa kembali mempertanyakan nasib ribuan siswa yang diklaim mahasiswa jumlahnya hingga 7.000-an yang tidak terkafer dan tertampung di SMP di Sungguminasa. Aksi ini dihadapi sejumlah anggota DPRD Gowa yang memang sedang menggelar rapat kerja dengan mitra komisi terkait, yakni Dinas Pendidikan Gowa dan jajarannya sebagai tindak lanjut aspirasi mahasiswa yang masuk beberapa hari lalu.
Karena mahasiswa hadir dan minta penjelasan secara detail, maka rapat kerja itu pun tertunda. Ketua komisi IV dan Kadisdik pun menerima para perwakilan mahasiswa tersebut. Sayangnya, kondisi sempat meriak lantaran sejumlah mahasiswa memaksa untuk bisa turut dimasukkan ke dalam ruangan komisi IV yang sudah menerima perwakilan mahasiswa tersebut.
Namun kondisi dapat segera diatasi pengamanan dari petugas Satpol PP maupun polisi yang langsung merapat. Pada saat memberikan arahan kepada mahasiswa, Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam, sempat membantah aspirasi mahasiswa yang mengatakan jumlah siswa yang tidak tertampung saat ini sebanyak 7.000 orang.
”Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Namun data 7.000 orang yang dimaksudkan itu sangat tidak sesuai. Informasi ini menyesatkan. Yang benar adalah kurang lebih 600 siswa. Saat ini sudah ada beberapa solusi yang kami siapkan. Tapi akan kami rapatkan kembali dengan seluruh kepala sekolah di Gowa untuk finishingnya,” kata Dr Salam.
Kadisdik juga mengatakan, selama ini ada beberapa sekolah yang telah menyatakan siap menampung beberapa pelajar tersebut. Namun setelah pendaftaran dibuka selama satu bulan lebih di dua SMP itu, minat pendaftar sangat kurang.
”Ada dua sekolah yang menyatakan diri siap menampung beberapa siswa, yakni SMPN 2 dan SMPN 4 Pallangga. Tapi setelah mereka membuka pendaftaran selama satu bulan, yang mendaftar cuma 11 orang dari 600 lebih yang belum tertampung. Masalahnya sekarang, banyak yang tidak ingin sekolah disitu karena maunya di sekolah tertentu saja,” papar dosen UNM ini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asriadi Arasy, mengatakan, masalah ini bukanlah masalah warga semata. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, anggota DPRD, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Gowa.
”Kami sudah jauh-jauh hari mengantisipasi permasalahan ini. Bahkan, sudah ada solusi sekaitan siswa yang tidak teramomodir. Bahkan, dari Disdik sudah mendata sekolah-sekolah yang masih bisa menampung calon siswa yang masih belum sekolah itu. Tapi kalau dikatakan Gowa mengalami krisis pendidikan, saya belum melihat ke arah situ. Karena proses pendidikan di Gowa masih berjalan normal hingga saat ini,” jelas legislator Partai Demokrat ini.
Asriadi juga mengatakan, sekaitan pendanaan pendidikan, di Gowa sudah sangat jelas bahwa undang-undang jelas mengatur adanya alokasi dana pendidikan setiap kabupaten sebesar 20 persen dari APBD. (sar/mir)