MAKASSAR, BKM– Pesta demokrasi lima tahunan tidak lama lagi dihelat, pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar yang digelar bersamaan dengan pemilihan gubernur (Pilgub) membuat anggota dewan disibukkan dengan agenda kepartaian untuk kampanye dan sosialisasi.
Belum lagi legislator mengurus kegiatan kunjungan kerja. Alhasil, tanggung jawab dewan sebagai wakil rakyat menjadi tidak fokus. Seperti yang terpantau BKM di Gedung DPRD Makassar, Kamis (14/9).
Di DPRD Makassar, tampak agenda legislator lowong. Rapat paripurna yang berlangsung dua hari lalu pun tidak dikuti seluruhnya oleh anggota dewan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti, mengaku, memang akhir-akhir ini agenda kunker dan partai begitu padat. Apalagi kedepan partai dan anggota DPRD diperhadapkan pada momen pilwali, pilgub lalu pilcaleg.
“Memang ada beberapa komisi yang kunker, belum lagi bertepatan pilgub pilwali, kemudian dilanjutkan pilcaleg. Namun tentu itu semua tidak akan berpengaruh pada agenda di DPRD,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejauh ini agenda di DPRD masih tetap berjalan lancar meski para anggota disibukkan dengan kunker, bimtek dan agenda politik berupa sosialisasi di pilwali.
“Alhamdulillah agenda kedewanan juga masih berjalan dengan baik jadi tidak ada yang perlu dikwatirkan,” cetusnya.
Menurutnya lagi, sejumlah agenda- agenda yang telah dibamuskan masih tertangani dengan baik di DPRD seperti rapat pansus yang masih tetap berjalan, tiga rancangan peratruran daerah (ranperda) pun selanjutnya dibahas di pansus.
“Semua harus tetap berjalan walaupun kita pun disibukkan dengan agenda-agenda kepartaian,” katanya.
Dihubungi terpisah Sekertaris Komisi A dan B DPRD Makassar, Mario David dan Mesakh, menuturkan, keduanya sedang melakukan kunker di Kota Jakarta dan Jogjakarta untuk meningkatkan kapasitas di bidang masing-masing.
“Kunker dek saat ini di Jakarta kalau komisi A,” ucap Mario.
Sementara itu, memasuki tahun ketiga masa tugas, kinerja 50 anggota DPRD Makassar dinilai kurang maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Kopel Indonesia wilayah Sulsel, Musaddak. menurutnya, fungsi legislatif secara kelembagaan sangat ditentukan dari kemampuan setiap person anggota di DPRD.
“Tiga fungsi dewan yakni bajetin, legislasi, dan pengawasan sangat didukung oleh kapasitas para anggotanya. Tahun ini tidak ada yang dihasilkan DPRD, karena mereka sibuk urus partai dan pribadinya, ” tegasnya.
Dadang sapaan akrabnya meminta tugas seorang wakil rakyat harus dikembalikan dari arti kata parlemen yang artinya berbicara, Ketidakaktifan dewan berbicara di forum salah satu indikator yang digunakan Kopel untuk mentracking anggota dewan.
“Semua Berbicara kunker untuk kepentingan Kota Makassar, tapi apa yang didapatkan dari kunker kalau bukan hanya menghabiskan uang jalan-jalan sedangkan kepentingan rakyat diabaikan,” tuturnya.(ita)
