Soal Kelangkaan Pupuk di Maros

MAROS, BKM — Perkumpulan Pengembangan Kapasitas dan Akselerasi Kualitas Layanan Publik Indonesia (Perkumpulan Katalis), membeberkan beberapa hasil audit pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi yang ada di Maros.
Menurut mereka, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi hampir setiap musim tanam, dikarenakan banyak oknum nakal yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, baik ditingkatan distributor sampai pada penyalur.
”Kami memang menemukan ada oknum nakal yang bermain dalam distribusi pupuk dan membuat kelangkaan,” kata Staf Perkumpulan Katalis, Supriadi saat ditemui di acara diseminasi hasil audit kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (20/9).
Menurutnya, perencanaan pupuk bersubsidi dalam menentukan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih terkesan formalitas. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara data dan pelaksanaannya. Akibatnya juga, banyak tidak tepat sasaran karena data yang dimanipulasi.
”Ini juga semakin diperparah dengan tidak berjalannya monitoring dan evaluasi. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) hanya sebatas formalitas juga, sehingga sangat sulit mengurai pokok masalahnya,” sebutnya.
Dikatakan, tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi sangat tinggi. Akibatnya, kemandirian petani dalam memproduksi pupuk organik tidak bisa berkembang. Ongkos produksi juga semakin naik dan tidak berbanding dengan harga gabah yang kian menurun.
”Masalah lainnya juga, petani kita tidak punya ruang penyelesaian untuk mengadu. Sehingga petani terpaksa menyelesaikan masalahnya dengan cara sendiri meski tidak pernah ada penyelesaian,” paparnya.
Dengan berbagai temuan ini, kata Supriadi, pihaknya juga sudah memberikan rekomendasi ke semua pihak terkait. Hasil ini juga akan kembali dipresentasikan di level nasional agar ada solusi dalam bentuk regulasi atau kebijakan.
”Ada banyak pihak yang nantinya akan dilibatkan termasuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), karena ini juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.
Audit sosial kebijakan pupuk beraubsidi ini dilakukan dengan beberapa metode, termasuk observasi. Untuk di Sulsel sendiri, audit ini dilakukan hanya di Maros dan Luwu Utara.(ari/mir/b)