Pelabuhan Waruwaru Bakal Jadi Sumber Ekonomi Warga

LUTIM, BKM — Direktur Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Luwu, Ismail Ishak menilai jika pelabuhan Waru – Waru yang ada Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur dapat terbangun maka dipastikan perekonomian didaerah ini juga akan meningkat.
Menurutnya, peningkatan perekonomian di suatu daerah dapat meningkat jika dibarengi dengan sarana transportasi yang memadai.
“Kuncinya adalah sarana transportasi harus ada jika ekonomi didaerah ingin meningkat. Salah satunya pembangunan pelabuhan Waru – Waru di Malili,” ujar Ismail.
Rencana pengoperasian Pelabuhan Waru – Waru di Malili sudah ditindaklanjuti dan dipimpin langsung oleh staf khusus Wapres Bidang Infrastrukur dan Investasi, Muhammad Abduh sehingga rencana ini perlu mendapatkan apresiasi dalam rangka peningkatan ekonomi.
“Kalau tidak salah konstruksi Pelabuhan Waru – Waru telah selesai dilakukan tahun 2011 dan tahun 2015 sudah mendapatkan izin operasi dari Kementerian Perhubungan. Secara teknis Pelabuhan Waru – Waru mempunyai potensi yang sangat besar,” jelas Ismail.
Hanya saja, pengoperasian Pelabuhan Waru – Waru terkendala oleh ketiadaan listrik, belum memadainya jalan akses menuju pelabuhan, tidak ada fasilitas air bersih serta sarana perumahan dan mess pegawai Pelabuhan dan bunker untuk bahan bakar keperluan kapal juga belum tersedia.
“Kita berharap agar Pemerintah Daerah dan DPRD dapat memikirkan dan mencarikan solusi terkait adanya kendala – kendala sehingga belum dioperasikan Pelabuhan Waru – Waru yang ada di Malili tersebut. Ini soal peningkatan perekonomian di Luwu Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar, Andi Endy B Shin Go pada pandangan umum fraksi telah memberikan pertimbangan kepada Bupati soal adanya rencana pembangunan lanjutan jalan beton pelabuhan Waru – Waru dengan melihat minimnya waktu pelaksanaan.
“Iye dinda, Fraksi Golkar meminta untuk tidak dilakukan di APBD-P 2017 karena anggaran 21 milyar lebih kemungkinan secara teknis masih melalui tahap di ULP dengan sisa waktu dua setengah bulan efektif,” ungkap Endy.
(alp/C)