Wagub Ajak Masyarakat Lawan Pungli

MAMUJU, BKM — Seluruh masyarakat terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Provinsi Sulbar untuk secara bersama-sama melawan segala bentuk pungutan liar (Pungli).
”Saber Pungli harus digalakkan di seluruh masyarakat dan ASN. Langkah ini harus dilaksanakan demi terciptanya pemerintahan yang menuju Malaqbi,” harap Wakil Gubernur Sulbar, Hj Enny Anggraeny Anwar saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Mahasiswa dan Pelajar Provinsi Sulawesi Barat di Hotel D’Maleo Mamuju, Rabu (11/10).
Enny mengatakan, peran Saber Pungli harus mampu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih. Juga, membangun kepastian dan kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah.
”Peserta sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Diharapkan, pelayanan kepada masyarakat ke depannya dapat berjalan secara baik dan tidak ada kata Pungli. Dengan adanya peran Saber Pungli, maka kita akan terbebas dari kegiatan yang tidak baik,” ujar Wagub.
Melalui sosialisasi tersebut, kata mantan anggota DPR RI ini, maka masyarakat bisa mengetahui batasan-batasan mana saja yang dapat dikelompokkan menjadi Pungli dan mana yang tidak.
”Saya juga mengajak semua komponen masyakarat untuk mendukung pelaksanaan tugas Saber Pungli serta tidak terlibat dalam Pungli yang mengarah pada tindakan KKN. Di Sulawesi Barat sendiri telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang susunan struktur organisasinya melibatkan beberapa stakeholder dari kepolisian, kejaksaan, TNI serta unsur pemerintah provinsi sendiri,” jelas isteri mantan gubernur Sulbar dua periode, Anwar Adnan Saleh.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Saber Pungli, Irjen Pol Muhamad Gufron, menyampaikan, dalam membangun karakter bangsa dengan percepatan, pembangunan serta membentuk Satgas Sabet Pungli ini. Itu adalah sesuai harapan Nawacita selaku Program Presiden RI, Joko Widodo. Langkah ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. (ala/mir/c)