Pemprov Kurangi Belanja Hibah

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2018.
Minggu ini, bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, dijadwalkan rapat bersama membahas KUA-PPAS. Salah satu poin penting yang akan dirapatkan adalah besaran dana transfer dari APBN 2018 yang akan diterima Sulsel.
Hanya saja, melihat kondisi keuangan negara yang belum stabil, diperkirakan dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan dibanding tahun 2017.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengakui, jika dana transfer tahun 2018 kemungkinan berkurang. Karena itu, pihaknya bersyukur jika nilainya sudah sama dengan anggaran yang ada tahun lalu.
“Sama dengan tahun ini saja kita sudah syukur. Tapi melihat kondisi keuangan negara yang tidak menggembirakan maka ada kemungkinan malah lebih rendah dari besaran tahun ini,” kata Jufri.
Seperti diketahui di APBD 2017, dana transfer yang diterima sebesar Rp5,166 triliun atau sekitar 58 persen dari total pendapatan daerah. Di luar dana transfer ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,724 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp11,54 miliar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menambahkan, pihaknya masih menunggu estimasi DAU dan DAK yang akan dimasukkan ke KUA-PPAS APBD 2018.
Pihaknya berharap pembahasan APBD 2018 bisa diselesaikan sebelum akhir tahun. “Mudah-mudahan kita bisa lakukan pembahasan APBD Pokok 2018 sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2017,” tambahnya.
Terkait kemungkinan pengurangan dan transfer, tim penyusunan anggaran daerah (TPAD) akan melakukan beberapa penyesuaian. Salah satu anggaran belanja yang kemungkinan besar akan terdampak adalah belanja hibah daerah.
Tahun ini anggaran hibah yang dikeluarkan pemprov sekitar Rp731 miliar. Anggaran ini ditujukan kepada organisasi yang berbadan hukum, dana BOS dan beberapa bantuan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan rumah ibadah.
“Tahun depan dana hibah akan kita perhitungkan. Karena alokasi dana hibah ini sangat tergantung keuangan daerah dan menjadi pilihan terakhir karena bukan prioritas utama,” jelasnya. (rhm)