Perampungan RPJMD Sayang II Butuh Rp9,5 T

MAKASSAR, BKM — Masa jabatan pasangan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang (Sayang) berakhir April 2018 mendatang.
Berakhirnya masa jabatan itu, menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Karenanya, APBD 2018 menjadi pengalokasian anggaran belanja terakhir RPJMD.
Di pengujung masa jabatan ini, Pemprov Sulsel akan menitikberatkan pada pencapaian target pembangunan dan program prioritas yang sudah dicantumkan dalam RPJMD.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ada beberapa target yang harus diselesaikan di tahun terakhirnya. Mulai dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur prioritas.
“Tema tahun ini yaitu akselarasi pemerataan pembangunan wilayah dalam meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi,” kata Syahrul, saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sulsel dengan DPRD Sulsel tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018 di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (16/11).
Syahrul menambahkan, untuk itu Pemprov Sulsel melakukan kebijakan prioritas diantaranya, pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pendidikan, kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pembinaan kesehatan.
Selain itu, pengembangan kawasan strategis, peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan serta peningkatan daya saing pasar internasional.
SYL juga menjelaskan terkait kondisi ekonomi makro Sulsel. Indikator ekonomi makro Sulsel dari tahun 2012-2016, pertumbuhan tertinggi ditahun 2012 sebesar 8,87 persen, terendah tahun 2015 sebesar 7,15 persen, tahun 2016 sebesar 7,41 persen.
Sedangkan untuk pertumbuhan tahun 2018 ditargetkan 7,80 persen.”Ini dengan mendorong sektor investasi di bidang pertanian,” sebut Syahrul YL.
Untuk inflasi ditargetkan berada pada kisaran 4,5 hingga 2,5 persen. Gini rasio sebagai salah satu ukuran ketimpangan ditargetkan turun menjadi 0,39.
Aspek indeks pembangunan manusia pada tahun 2018 berada pada angka 70,98 – 71,60. Angka kemiskinan menurun hingga 8,24 persen.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menyebutkan postur APBD 2018 diproyeksi menjadi Rp9,5 triliun atau mengalami kenaikan Rp200 miliar lebih dibanding APBD 2017 Rp9,3 triliun.
Sesuai data dari Kemenkeu kucuran DAK untuk Pemporv total sekitar Rp2,6 triliun. Ini terbagi atas DAK fisik sebesar Rp319 miliar dan DAK nonfisik mencapai Rp2,3 triliun.
Arwin memerinci untuk DAK fisik Rp319 miliar ini terbagi atas DAK fisik reguler dan penugasan. Kata dia, ini masuk di anggaran dinas kesehatan, dinas bina marga, dinas PSDA, dinas perumahan dan beberapa dinas teknis lainnya.
“Itu sudah tidak berubah. Dan melekat anggarannya di masing-masing dinas. Seperti fisik reguler Dinkes Rp178 miliar. DAK fisik penugasan Rp217 miliar ada di Bina Marga, PSDA dan sebagainya,” bebernya.
Sementara untuk DAK nonfisik Rp2,3 triliun, kata dia paling besar itu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Ada dalam bentuk dana hibah BOS Ke SD dan SMP serta Rp400 miliar dalam bentuk belanja langsung Disdik. Belanja langsung ini ke SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemprov.
“Kemudian belanja tidak langsung Disdik seperti sertifikasi guru Rp531 miliar. Belanja langsung operasional kesehatan Rp3 miliar. Dana layanan adminduk Rp1,6 (belanja langsung Disdukcapil). Dana peningkatan koperasi dan UMKM Rp5 miliar (belanja langsung Dinas Koperasi). Itu DAK nonfisik,” tuturnya. (rhm)