LUWU, BKM — DPRD Luwu bersama Pemkab yang dihadiri Bappeda, Dispenda dan BPKAD membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Plafon Penyusunan Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018, di ruang Badan Musyawarah Gedung DPRD Luwu, Selasa (21/11).
Ketua DPRD Luwu Andi Muharir mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan pondasi awal penyusunan berbagai program yang akan menjadi acuan SKPD sebagai implementasi Pemkab dalam melakukan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2018.
“Makanya kita intens membahas peletakan plafon anggaran sebelum ditetapkan di paripurna,”ujar Andi Muharir.
Andi menjelaskan peletakan plafon anggaran tahun 2018 harus lebih pro rakyat dan mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. “Tugas DPRD menyeimbangkan pemerataan pembangunan, harus ada skala prioritas untuk mensejahterakan masyarakat, makanya kita bahas peletakkan plafon anggarannya seperti apa tentu harus butuh sharing dengan Pemkab,”tandasnya.
Kepala Bappeda Luwu Muhammad Rudi menjelaskan peletakan plafon anggaran di semua SKPD sudah sesuai tupoksi SKPD masing-masing dengan mengacu pada kemampuan anggaran keuangan daerah.
“Tentu ada skala prioritas dengan pertimbangan pemerataan dan pasti pro rakyat,” ungkap Muhammad Rudi
Dia menambahkan persoalan peletakan plafon anggaran KUA-PPAS 2018 tentu melalui mekanisme melalui pembahasan dengan pihak DPRD. “Termasuk adanya persetujuan DPRD soal pengusulan plafon anggaran, “paparnya. (wan/C)
DPRD-Pemkab Bahas KUA-PPAS Tahun 2018
×
