Serap Iuran Rp1,2 Triliun

MAKASSAR, BKM — Jelang berakhirnya tahun 2017, jumlah perusahaan di wilayah Sulawesi dan Maluku yang menunggak pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencapai kisaran 15 ribu perusahaan. Sedangkan besaran iuran yang tertunggak sebesar Rp65,1 miliar.
”Jumlah iuran yang tertunggak sebelumnya mencapai Rp96,6 miliar. Namun, setelah tim pengawas dan pemeriksa (Wasrik) yang di dalamnya ada unsur kejaksaan, berhasil menagihkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak sebesar Rp31,5 miliar. Kami sangat bersyukur dengan hasil yang dicapai tim Wasrik. Kami tentunya berharap, hasil penagihan dari tim Wasrik akan lebih meningkat lagi hingga akhir Desember 2017. Sehingga jumlah perusahaan yang menunggak dan besar iuran yang tertunggak semakin rendah,” ujar Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora kepada wartawan dalam acara media briefing di Warkop Sami Makassar, Jumat (29/12).
Sudirman yang didampingi Zulkarnain Mahading, Asisten Deputi Bidang Umum dan SDM mengatakan, perusahaan yang menunggak terbagi atas empat kategori. Yakni kategori lancar dengan masa tunggakan lewat dari tanggal 15, kurang lancar dengan masa tunggakan lebih dari 1 bulan, ragu-ragu dengan masa tunggakan 3 sampai 6 bulan, dan tunggakan macet dengan masa tunggakan lebih dari satu tahun.
Tentang kinerja penerimaan iuran baik dari pekerja Penerima Upah (PU) dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sepanjang tahun 2017 menunjukkan hasil menggembirakan. Dari target Rp1.099.872.767.574,94, telah terealisasi sebesar 107,55 persen atau Rp1.182.936.078.581,75.
Begitu pula untuk pencapaian kepesertaan khususnya dalam penambahan tenaga kerja, dari target 1.357.023 orang terealisasi 2.247.664 atau 165,63 persen. ”Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi dan Maluku, berarti para pemberi kerja dan upah semakin sadar akan pentingnya mengikutkan para pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sudirman.
Sudirman mengakui, ditahun 2018 mendatang BPJS Ketenagakerjaan akan mampu lebih meningkatkan kinerjanya dibandingkan pencapaiannya ditahun 2017 ini. Baik dari sisi jumlah perusahaan maupun tenaga kerjanya sendiri.
”Jumlah angkatan kerja di Sulawesi dan Maluku sekitar 10 jutaan orang. Sedangkan yang termasuk tenaga kerja aktif 9 juta lebih. Berarti, dengan jumlah pekerja yang telah terdaftar sekitar 2,2 juta orang, masih ada potensi sekitar 7 juta lebih tenaga kerja yang bisa diserap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Disini kami butuhkan dukungan dari berbagai pihak. Terutama dari pihak pemerintah daerah untuk mendorong perusahaan yang belum memasukkan pekerjanya menjadi peserta atau perusahaan itu baru beberapa orang pekerjanya yang didaftarkan,” tegas Sudirman. (mir)