Anggaran OPD Turun di APBD 2018

MAKASSAR, BKM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel telah melalui konsultasi ke Kemendagri. Saat ini tengah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa hasil evaluasi tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis mengatakan APBD 2018 sudah memiliki nomor registrasi dari Biro Otonomi Daerah dan Kemendagri.
Arwien menyebutkan tahun ini fokus anggaran APBD 2018 yang berjumlah Rp9,5 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Selain Pilgub juga ada 12 kabupaten/kota di Sulsel.
“Postur APBD tahun ini, besar terserap untuk pilkada memenuhi mendukung pelaksanaan Pilkada. Setelah kita lengkapi hasil evaluasi tinggal kesepakatan bersama pimpinan DPRD,” katanya.
Seperti diketahui, dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada tahun ini mencapai Rp700 miliar. Diperuntukkan untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan.
Imbasnya alokasi anggaran untuk OPD mengalami penurunan. Padahal tahun ini menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 yang telah dibuat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang.
“Semua menurun, pertimbangan juga karena ini bagian akhir pelaksanaan RPJMD jadi tidak terlalu berpengaruh. Kepala OPD juga masih optimis dengan anggaran yang ada,” jelasnya.
Lebih jauh Arwien menyebutkan secara khusus pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan pilkada. Terutama penyiapan anggaran dari daerah pelaksana.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menambahkan tahun ini porsi anggaran untuk belanja langsung hanya Rp2,5 triliun. Sebagian besar masih didominasi belanja tidak langsung sebesar Rp7 triliun.
“Besar karena masih persoalan tahun lalu pergeseran kewenangan tahun lalu, mulai dari gaji guru dan dana BOS dan pilkada karena banyak hibah. Belum lagi DAU dan DAK yang tidak meningkatkan signifikan, akibat penerimaan pajak tidak tercapai,” tambahnya.
Menurutnya beberapa catatan hasil konsultasi dari Kemendagri adalah pemprov diminta melakukan penambahan belanja modal sampai 16 persen. Serta peningkatan anggaran kesehatan sampai 11 persen.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam brefing awal tahun meminta setiap OPD bisa bekerja maksimal. Dirinya berharap semua target yang telah ditetapkan bisa tercapai.
“Penekanan saya diawal tahun OPD mulai eselon dua sampai ke ke bawah bisa fokus pada peranan dan tanggung jawab masing-masing. Agar peranan mereka untuk bertanggung jawab terhadap tujuan,” sebutnya.
Secara tegas dirinya meminta agar pejabat bisa bekerja sesuai aturan yang ada tanpa melakukan penyelewengan. Terlebih adanya kasus OTT di Dinas Perdagangan yang terjadi beberapa waktu lalu. (rhm)