JENEPONTO, BKM — Pegawai Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Sebanyak 55 orang dan 339 orang Petugas Pemungutan Suara (PPS) pada komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Jeneponto, gigit jari.
Pasalnya, gaji mereka selama dua bulan atau sejak Januari sampai Februari 2018 ini, belum juga dibayarkan. Ini membuat pemilihan bupati dan wakil bupati Jeneponto terancam diboikot atau batal dilaksanakan. Karena mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Total gaji PPK yang belum dibayarkan sebesar Rp1 miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan Ketua PPK Kecamatan Bangkala, Kasmin, saat ditemui di sela-sela acara penarikan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto di gedung Sipitangarri, Selasa (13/2).
Lanjut Kasmin mengungkapkan, jika gaji penyelenggara belum dibayarkan sampai minggu depan, maka semua PPK dan PPS akan melakukan aksi mogok kerja. Juga akan melakukan demo besar besaran.
Dalam aksi itu, kata dia, PPK dan PPS akan melakukan aksi solidritas mengumpulkan koin sebagai simbol ketidakmampuan Pemkab Jeneponto membiayai Pilkada Jeneponto.
Plt Sekretaris KPU Jeneponto, Muh Basri, mengatakan, realisasi pencairan dana hibah Pilbup Jeneponto yang sudah terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jeneponto, tahun anggaran 2018 senilai Rp18 miliar.
Dana tersebut sampai sekarang belum cair. Akibatnya, sejumlah kegiatan di KPU Jeneponto bakal tersendat. ”Padahal, kita sudah masukkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke Pemkab Jeneponto. Sampai sekarang ini, dana hibah dari Pemkab Jeneponto belum ada yang tercairkan. Ini yang membuat kita penyelenggara merasa repot dan kami tidak mau bertanggung jawab bila ancaman mereka PPK dan PPS betul betul mogok kerja. Karena mereka tidak mau kerja rodi,” tegas Basri (krk/mir/c)
Dua Bulan Gaji Belum Dibayar
×
