MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat, Papua dan Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan pertemuan di kampus Unhas Tamalanrea Makassar, Senin (5/3). Pertemuan ini membahas tentang kerjasama dalam mengatasi gizi buruk dan campak di Kecamatan Agats.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari partisipasi Tim Medis dan Kesehatan Unhas untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan campak serta berdasarkan hasil asesmen awal Tim Multidisiplin Unhas untuk Agats.
Pemkab Asmat diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Syamsul Agas dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sementara dari pihak Unhas hadir Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Kerja Sama, Prof. Budu dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Junaedi Muhidong, M.Sc, Dekan Fakultas Keperawatan, Dr. Aryanti S dan anggota Tim Multidisiplin Unhas untuk Agats Dr. Djunaedy Dachlan dan Prof. Dr. Abdul RRazakThaha.
Rapat ini membahas realisasi pembukaan Program Diploma Tiga (D3) Kekhususan Kesehatan Terpadu. Asisten III Pemkab Asmat, Syamsul Agas, mengatakan bahwa tujuan kehadiran dirinya ke Unhas adalah untuk membahas realisasi bantuan Unhas bagi program pendidikan diploma bidang kesehatan terpadu, sebagaimana pernah diwacanakan beberapa waktu lalu.
“Di Agats dan Asmat pada umumnya, kami mengalami masalah kelangkaan sarana dan SDM kesehatan. Sebagai gambaran, di Pantai Kasuari yang memiliki 4.700 warga hanya terdapat satu Puskesmas dan satu Polindes (Pondok Bersalin Desa, -pen)”, papar Syamsul.
Untuk itu, Pemkab Asmat menyambut baik tawaran Unhas untuk mendidik alumni-alumni SMA yang merupakan penduduk asli Asmat.
“Kami akan menyeleksi sebanyak 36 orang lulusan SMA dari berbagai distrik di Agats untuk disekolahkan di Unhas. Harapan Pak Bupati, mereka ini agar dapat diterima hanya dengan modal ijazah SMA, tidak perlu dengan test masuk,” lanjut Syamsul.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof. Junaedi Muhidong memaparkan tentang aspek-aspek administrasi akademik yang diperlukan untuk melaksanakan program ini.
“Kita tentu saja akan membantu, namun di sisi lain juga kita harus memperhatikan kelayakan administrasi akademik. Untuk D3 Kesehatan itu tidak bisa kita lakukan dengan program jarak jauh. Selain itu, kita harus juga memperhatikan keberlanjutan program ini ke depan nantinya. Mengingat ini adalah situasi khusus, maka untuk mempercepat proses administrasi akademiknya, perlu mendapatkan mandat dari Kementerian Kesehatan agar prosesnya lebih cepat,” papar Prof. Junaedi.
Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Kerjasama Unhas, Prof. Budu, berjanji akan mengupayakan program ini dapat direalisasikan tahun ini juga. “Kita telah menyampaikan kepada Bapak Bupati. Ternyata Pemkab Asmat juga bergerak cepat, misalnya dengan segera mempersiapkan seleksi calon mahasiswa dari berbagai distrik,” kata Prof Budu.
Unhas merencanakan akan menandatangani MoU dengan Bupati Asmat pada tanggal 21 Maret 2018 mendatang. Diharap ketika MoU itu ditandatangani, saat itu juga langsung bekerja. “Makanya, hari ini saya senang sekali Bapak Asisten III mau hadir untuk membahas teknis”, kata Prof Budu.(rls)
