Pra Musrenbang Sebagai Wadah Sinkronisasi

POLEWALI, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar menggelar pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Sulawesi Barat tahun 2018. Pra Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 yang berlangsung di gedung Gadis, Polewali Mandar, Kamis (5/4).
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan, pra-Musrenbang merupakan wadah bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan yang dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan di seluruh bidang pembangunan.
”Sangat diharapkan agar pelaksanaan pra-musrenbang ini berjalan baik dan optimal terutama dalam upaya sinergitas pembangunan antara Pemprov dan Pemkab di Sulbar. Arah kebijakan pemerintah pusat melalui rencana kerja pemerintah untuk tahun 2019 telah menentukan prioritas nasional dan program prioritas yang difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya, baik pemerintah, swasta dan perbankan untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Program prioritas tersebut terkait dengan pembangunan manusia, kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas keamanan dan kesuksesan Pemilu,” tuturnya.
Ali Baal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Polman sebagai tuan rumah yang menfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan kepada kabupaten-kabupaten yang telah hadir mengikuti kegiatan yang merupakan rangkaian sinkronisasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten tersebut.
”Penyelenggaraan koordinasi teknis pembangunan daerah pada hari ini merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2019. Saya harap upaya kita dalam membangun kebersamaan ini dapat menciptakan sinergitas pembangunan terutama dalam mensejahterahkan masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.
Masih kata Ali Baal, penyusunan RKPD Provinsi Sulbar juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2017-2022 melalui Perda Nomor 8 tahun 2017. Sedangkan arah kebijakan tahun 2019 dengan lima prioritas provinsi telah disusun Pemprov Sulbar melalui tema membangun infrastruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yaitu perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.
”RPJMD akan menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan dalam mencapai visi Sulbar maju dan malaqbi. Hari ini saya juga menekankan beberapa hal, seperti arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Sulbar tahun 2019 harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan perlu memperhatikan dan memahami regulasi dan kewenangan yang mengikat, perlunya komunikasi aktif antar pemangku kepentingan dalam memahami substansi dari penyelenggaran pra-musrenbang ini, menindaklanjuti segala hasil pra-musrenbang sesuai kewenangan, dan melakukan upaya strategis lainnya dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten untuk percepatan target pembangunan di Sulbar,” pungkasnya.
Plt Bupati Polman, Amujib juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulbar yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Polman sebagai tuan rumah pada kegiatan tersebut.
”Semoga mampu memberikan proses yang efektif, akuntabel, dan efisien sehingga dapat menciptakan dokumen pembangunan daerah menuju Sulbar yang maju dan malaqbi,” tuturnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Thamrin Endeng, Sekkab Polman, Andi Ismail, para perwakilan bupati se-Sulbar, kepala OPD Sulbar, unsur Forkopimda Kabupaten Polman, perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para pimpinan OPD Sulbar dan Kabupaten Poman, para anggota DPRD Kabupaten Polman, pimpinan instansi vertikal se Kabupaten Polman, direktur BUMN dan BUMD, serta delegasi enam kabupaten se Sulbar. (ala/mir/c)