Tutupi Defisit Rp183 M, Banyak Kegiatan Dihentikan

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah (NA) bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Jumat (27/7). Pertemuan tertutup itu berlangsung berlangsung sekitar sejam. Membahas sejumlah persoalan krusial yang saat ini terjadi di lingkup Pemprov Sulsel.
Ini merupakan yang pertama kalinya keduanya bertemu secara formal, usai NA ditetapkan sebagai gubernur Sulsel periode 2018-2023 oleh KPU Sulsel.
Kepada wartawan usai pertemuan, NA mengemukakan, ada beberapa poin penting yang dibicarakan dengan Soni. Yang cukup penting terkait kondisi keuangan Pemprov Sulsel yang saat ini mengalami defisit.
Per akhir Juli ini, defisit APBD 2018 Pemprov Sulsel tercatat sekitar Rp183 miliar. Angka itu cukup besar. Jika dibiarkan alias tidak ditutupi, otomatis akan menjadi persoalan bagi pemerintahan yang baru nantinya.
“Makanya beliau (Soni) peras kepala, bagaimana mencoba menutupi defisit ini. Supaya pemerintahan yang baru tidak ada beban,” jelasnya.
Selain itu, NA menyoroti porsi anggaran untuk belanja pegawai yang dinilai terlalu besar. Dia berjanji akan mengkaji secara akademis persoalan ini agar tidak menjadi beban di era pemerintahannya kelak.
“Kalau belanja pegawainya terlalu besar, akan jadi tanda tanya. Makanya, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi saya nanti, ” kata lelaki yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah terkait kelanjutan proyek-proyek strategis yang dibangun pada era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang.
“Soal kelanjutan proyek-proyek, saya banyak diskusi dengan Pak Soni, kita seperti apa. Makanya, ada banyak opsi untuk melanjutkan karena ini kan aset. Ini uang negara. Uang rakyat yang harus segera dinikmati oleh masyarakat,” terangnya.
Namun, dia mengaku harus hati-hati sekarang. Dengan kondisi APBD yang ada saat ini, cukup berat untuk mengambil keputusan cepat, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Termasuk untuk proyek Stadion Barombong dan Centrepoint of Indonesia (CoI).
“Tetap kita harus cari solusi untuk menyelesaikannya. Memang kita harus hati-hati karena ada APBD dan APBN yang masuk di situ dan sekarang sudah mulai dikomersilkan. Dan ini juga harus hati-hati kita. Makanya kita clearkan. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita mengclearkan dulu,” tegasnya.
Topik lain yang dibicarakan terkait penataan birokrasi. Nurdin menegaskan, soal komposisi pengisian jabatan nanti, dia berupaya untuk merangkul semua gerbong.
Diakui, mengganti seorang pejabat bukan solusi. Walaupun soal selera, setiap orang pasti akan berbeda. Namun, jangan hanya karena selera, pihaknya mengambil langkah gegabah .
“Saya kira tidak usah ragu, karena tugas kita ke depan ini bagaimana melakukan percepatan pembangunan. Tinggal bagaimana menyesuaikan dari pemimpin lama ke yang baru. Saya kira sudah sangat bagus kepemimpinan yang sebelumnya,” ungkapnya.
Soni Sumarsono menjelaskan, sebagai penjabat gubernur, tugasnya menjaga momentum keberhasilan, kelanjutan dari pembangunan yang dilakukan gubernur sebelumnya. Selain itu, mengantar masa transisi ke pemerintahan baru berjalan mulus. Dan itu sudah dilakukannya.
Dia mengaku sudah membeberkan semua kondisi dan persoalan yang terjadi dalam lingkup Pemprov Sulsel selama dirinya memimpin. Termasuk persoalan defisit yang menjadi perhatian serius gubernur terpilih.
“Soal defisit APBD, saya sudah sampaikan ke NA. Yang menyelesaikan bapak (NA) atau saya. Ternyata sepakat saya coba selesaikan, supaya masuk anggaran tahun 2019, pemerintah baru tidak dibebani oleh defisit. Ini kan soal kesepakatan-kesepakatan,” jelas Soni.
Dia mengemukakan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tentang kegiatan apa yang perlu dipangkas atau tidak dilaksanakan agar anggarannya bisa digunakan untuk menutup defisit yang terjadi.
Soni juga mengaku sudah menyampaikan ke NA jika ada beberapa posisi jabatan yang saat ini lowong. Dari hasil pembicaraanya dengan gubernur terpilih, disepakati tidak ada lelang jabatan pada masa kepemimpinan Soni Sumarsono. Kalaupun diisi, cukup oleh pelaksana tugas (plt).
“Saya sudah laporkan kondisi yang ada. Termasuk lelang jabatan. Pikiran saya lebih baik pemerintahan baru saja. Jadi saya tidak akan melakukan lelang selama menjabat. Pengisian kan ada plt,” kata Soni.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman, mengatakan sesuai arahan Penjabat Gubernur, Pemprov Sulsel akan fokus untuk menutup defisit yang saat ini mencapai Rp183 miliar lebih.
Alasannya, kalau tidak diselesaikan, tentunya akan membebani pemerintahan terpilih. Meninggalkan utang.
Defisit akan ditutup dengan menyisir belanja tidak langsung setiap OPD. Sisa tender dialihfungsikan untuk menutup defisit. Semua kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak bisa dilaksanakan sampai 2018, sebaiknya dihentikan dan dialihkan untuk menutup defisit.
Dia mencontohkan, ada kegiatan pembuatan jalan lingkar di Sidrap. Itu kalau ditender sekarang, tidak akan selesai sampai akhir Desember. Karena itu lebih baik jangan ditender. Lebih baik anggaannya dialihkan untuk menutu defisit.
“Kalau mau membuat pemerintahan berlanjut dengan soft, tidak boleh diberikan beban kepada gubernur baru yang terpilih,” pungkasnya. (rhm/rus)