MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan pengawasan guna mencegah para politisi yang akan maju di Pemilu legislatif (Pileg) menggunakan politi uang guna memuluskan langkahnya lolos keparlemen.
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, tren politik uang yang ditemukan selama Pilkada Serentak 2018 meningkat. Hal ini bisa saja berdampak di pileg 2019.
Untuk itu, Bawaslu terus melakukan pengawasan guna mencegah adanya potensi politik uang di Pileg mendatang.
“Jika dibiarkan, ini bisa mengindikasikan citra negatif. Kami secara maksimal akan melakukan pencegahan money politik yang masif,”ujar Arumahi, Senin (6/8).
Menurutnya politik uang bagi Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) selain merupakan pelanggaran hukum juga pelanggaran moral sosial.
“Ini ada pengalaman pada Pilkada 2018 ini ternyata Paslon yang mengandalkan politik yang justru tidak dipilih atau tidak terpilih,”jelasnya.
Ditambahkan bahwa masyarakat sebagai pemilih sudah cerdas dan menghargai hak pilihnya yang berikan oleh Konstitusi.
“Mereka tidak mau menjual hak pilihnya, dan yang memberi justru diberi sanksi politik dengan tidak memilihnya dan memilih Paslon lain yg dianggap baik,”ucapnya.
Bukan menjadi rahasia lagi untuk menjadi anggota anggota dewan, setiap calon butuh biaya yang tidak sedikit.
Besarnya biaya kampanye berpengaruh kepada orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki modal.
Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual,tapi jika tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan dapat dipastikan tidak akan terpilih dalam Pemilu Legislatif. (rif)
