MAKALE, BKM — Tiga komisi di DPRD Tana Toraja, Senin (6/8) menggelar rapat konsultasi skaligus konsultasi kepada sejumlah OPD selaku mitra kerja komisi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
Komisi I diketuai Selmy Sattu (Hanura), Komisi II Paulus Paonganan (PDIP), dan Komisi III Kristian Lambe (Demokrat). Sebanyak 33 OPD dan 19 kecamatan silih berganti melaporkan realisasi keuangan dan penyebab terjadinya temuan BPK.
Wakil Ketua DPRD Andareas Tadan menjelaskan, pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya wajib diperdakan.
Dengan demikian selama sepekan mulai Senin (6-11/8) tiga komisi dewan kerja ekstra mendengarkan laporan program dan realisasi masing-masing OPD. Andareas tidak menampik jika sebagian program pembangunan tahun lalu menuai masalah, apalagi menjadi temuan BPK.
Melalui evaluasi kali ini terang benderang penyebabnya. (gus/C).
Dewan Evaluasi Pelaksanaan APBD
×
