MAKASSAR, BKM — Politisi Partai Golkar Sulsel yang juga ketua panitia khusus (Pansus) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) Fahruddin Rangga membantah tudingan lembaga wahana lingkungan hidup (WALHI) yang menyebut jika ada keperpihakan.
Karena menurutnya Pansus RZWP3K tidak punya kepentingan dengan pengusaha tetapi lebih kepada mempertimbangkan kelangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan tradisional, sehingga prinsip ke hati hatian tetap kita kedepankan.
“Hal lain yang kami putuskan di pansus adalah menghapus semua redaksi dalam batang tubuh dan pasal pasal tentang kawasan CPI dan Kawasan bisnis global,” ujar Facruddin Rangga, Rabu (17/10/2018).
Fahruddin menegaskan bahwa apa yang di tudingkan oleh Walhi adalah hal yang tidak benar, sehingga dirinya kepada meminta kepada pihak walhi untuk mengecek langsung izinnya.
“Silahkan di cek berapa banyak izin yang harus di tinjau ulang kalau perda ini disyahkan, dengan jarak minimal yang disetujui pansus adalah 8 mil,” tegasnya.
Lanjutnya, Rangga yang juga anggota ketua Banggar DPRD Sulsel, mengingatkan kepala walhi agar tidak memperkeruh pembahasan tersebut apalagi sampai melakukan penudingan.
“Kalau pihak walhi ingin memberikan pandangan terhadap Ranperda silahkan, tetapi janganlah menuding dan membuat pernyataan seolah kami berpihak ke pengusaha tambang, Lilallahi Taala semua yang kami lakukan sangat mempertimbangkan saudara saudara kami nelayan tradisional yang sangat menggantungkan hidup nya di laut,” pungkasnya. (Rif)
