Dua Rekanan Bendungan Pammukkulu Diusir Paksa

TAKALAR, BKM — Puluhan warga dari berbagai dusun di Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, menggelar aksi demo di kantor direksi keet pembangunan Bendungan Pammukkulu,
Kedatangan warga didampingi sejumlah mahasiswa untuk mengusir dua rekanan, masing-masing PT Nindya Karya dan PT Wijaya Karya yang bertindak sebagai pihak pekerja pembangunan Bendungan Pammukkulu.
”Karena proses pembayaran ganti rugi lahan tak kunjung terwujud, terpaksa kami memboikot akses masuk ke direksi keet pembangunan Bendungan Pammukkulu. Sekaligus mengusir dua rekanan yang telah lama tinggal di dalam direksi,” kata Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Kale Ko’mara, Muallim Bahar, Kamis (22/11).
Pengusiran paksa terhadap dua rekanan juga ditempuh warga dan mahasiswa berdasarkan surat keputusan bersama yang telah disepakati. Dimana dalam surat keputusan bersama tertuang jika proses biaya pembebasan lahan hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditunaikan pihak BPN, maka pihak rekanan bersedia meninggalkan lokasi kegiatan.
”Aksi boikot dan pengusiran paksa terhadap rekanan bendungan Pammukkulu ditempuh, toh biaya pembebasan lahan hingga saat ini tak kunjung dibayarkan. Aksi ini sebagai bentuk menagih janji untuk pembayaran ganti rugi lahan,” jelas Muallim.
Selain upaya paksa pemblokiran dan pengusiran paksa, mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan rencana pembangunan Bendungan Pammukkulu, ketika hasil sidang Mahkamah Agung (MA) menurunkan kembali harga pembebasan lahan yang telah mencapai Rp50 ribu per meter, berdasarkan hasil sidang keputusan Pengadilan Negeri (PN) Takalar.
”Apabila harga lahan masyarakat itu turun dari hasil putusan Pengadilan Negeri Takalar, maka kami atas nama masyarakat yang terkena dampak bendungan, menolak pembangunan Bendungan Pammukkulu. Olehnya itu, kami berharap sebelum ada keputusan incracht dari MA, harga Rp50 ribu meter segera ditetapkan,” jelas Asman Syahputra, jendral lapangan aksi mahasiswa. (ira/mir/c)