Ada Program Anggarannya Hanya Rp20 Juta

MAKASSAR, BKM — Organisasi Perangkat Daerah mengeluhkan usulan anggarannya yang terpangkas banyak alias turun drastis setelah melewati tahap pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Usulan untuk memback up berbagai program yang telah disusun dalam satu tahun ke depan banyak dipangkas untuk membiayai program infrastruktur yang nilainya dialokasikan sebesar Rp1 triliun.
OPD tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya berharap pemangkasan itu bisa ditinjau ulang saat pembahasan-pembahasan anggaran di DPRD yang tersisa sekitar dua hari lagi.
Salah satu OPD yang anggarannya ‘terjun bebas’ adalah Dinas Perindustrian. Usulan anggarannya di Rancangan APBD 2019 dipangkas habis-habisan. Dari total anggaran Rp48 miliar yang diusulkan, hanya Rp6 miliar yang disepakati.
Kepala Dinas Perindustrian Pemprov Sulsel Ahmadi Akil, menyebut pihaknya mengusulkan anggaran lebih besar untuk tahun depan, lantaran salah satu program unggulan gubernur dan wakil gubernur adalah hilirisasi industri.
Anggaran tersebut sudah dikonsultasikan dengan TAPD dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebelum dibahas lebih lanjut di dewan.
“Namun dikasih hanya Rp6 miliar, padahal ini sudah lewat pembahasan di TPAD dan TP2D. Makanya dewan pertanyakan saat rapat di Banggar,” kata Ahmadi, Senin (26/11).
Meskipun dipangkas, seharusnya tak sebesar itu. Visi misi Gubernur Nurdin Abdullah di awal pemerintahannya adalah peningkatan industri, seperti sentra industri kecil dan menengah. Namun, dengan anggaran yang sangat minim tersebut, maka sejumlah program tentu tidak terakomodir.
Belum lagi anggaran tersebut akan dibagi untuk tujuh bidang. Dinas Perindustrian juga memiliki empat kantor yang butuh biaya pemeliharaan dan pembayaran listrik.
“Bisa jadi ada kepala seksi yang tidak mendapat alokasi anggarannya. Kalau anggarannya ada, tentu program peningkatan UMKM juga ditambah, atau sekalian tidak usah dikasih,” ketusnya.
Anggaran ini dinilainya tidak sebanding dengan program perindustrian yang akan dijalankan. Padahal, kata Ahmadi, industri di Sulsel mampu menjadi penggerak perekonomian.
Namun, industri prioritas sangat berat dengan anggaran tersebut. Termasuk meningkatkan industri di sektor pangan, industri tekstil, dan industri lainnya.
“Tapi ya sudah, kekurangan anggaran bukan kendala untuk melaksanakan program-program prioritas kami. Solusinya, kami akan mengefektifkan setiap kegiatan di masing-masing bidang, menentukan kegiatan prioritas, dan membuka ruang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Hal yang sama dikeluhkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel, Agustinus Appang. Menurutnya, dia mengusulkan anggaran
sebesar Rp20 miliar untuk tahun depan.
Namun, oleh TAPD, dipangkas sisa menjadi Rp6 miliar.
Padahal menurut rencana, tahun depan, dalam usulan anggarannya, direncanakan untuk membenahi kantor yang cukup memprihatinkan.
“Kalau hujan sedikit, kantor kami banjir. Itu rencana kami akan benahi. Tapi kalau anggaran dipangkas, bagaimana bisa direalisasikan,” kata Agustinus.
Selain itu, dia pesimistis jika program pengentasan pengangguran yang masuk dalam salah satu program unggulan gubernur bisa dimaksimalkan. “Kita lihat saja nanti. Semoga masih bisa berubah,” ungkapnya.
Sementara itu, di Biro Humas dan Protokol, diusulkan Rp11 miliar untuk mengakomodir program-program yang telah disusun. Namun oleh TAPD, dipangkas menjadi Rp4,5 miliar.
Selain itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Cipta Karya dan Tata Ruang juga dipangkas besar-besar. Anggaran yang dipangkas itu sekitar Rp300 miliar.
Minimnya anggaran untuk Dinas Perindustrian juga disoroti oleh Partai Demokrat. Angggota DPRD Sulsel Fadriaty Asmaun, mengatakan anggaran untuk Dinas Perindustrian hanya 0,16 persen dari total APBD. “Padahal salah satu program yang tertuang di RPJMD adalah fokus perindustrian,” kata Enceng, sapaannya.
Bahkan, lanjutnya, ada salah satu program yang dianggarkan hanya Rp20 juta. Harusnya, kata Enceng, Gubernur Nurdin Abdullah tidak boleh hanya fokus untuk infrastruktur, sementara program lain dikesampingkan. Banggar harus merevisi anggaran tersebut.
“Bagaimana hasilnya mau relevan jika ada program yang anggarannya hanya Rp20 juta. Padahal ini program prioritas. Sangat tidak masuk akal,” tukasnya.
Belum lagi yang sempat heboh, karena anggaran untuk pembayaran insentif guru honorer yang ditiadakan dalam draft usulan APBD 2019 sebesar Rp38 miliar.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura yang hanya kebagian anggaran untuk belanja langsung sebanyak Rp127 miliar untuk 2019 mendatang. Turun dari tahun ini sebanyak Rp133 miliar.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah meminta OPD tidak usah ‘curhat’ ke mana-mana kalau ada anggarannya yang dipangkas.
Nurdin mengaku resah. Tak banyak yang dia tahu, dari pagu anggaran yang diberikan oleh TAPD. Dia pun meminta agar mereka yang dipangkas anggarannya, datang langsung untuk melapor. Tak curhat di arena pembahasan DPRD Sulsel.
Yang punya program, bisa ditambah anggarannya. Akan tetapi yang minim inovasi, wajar jika dirasionalisasi. (rhm/rus)