MAKASSAR, BKM –Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mengeluh adanya pemangkasan anggaran. Termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Imbas dari pemangkasan anggaran tersebut, akan banyak program atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Salah satu yang menjadi persoalan, pemangkasan anggaran tersebut akan berimbas pada penggajian tenaga honorer yang bekerja di sejumlah rumah sakit.
Salah satunya, seperti yang terjadi di RSUD Haji. Dana belanja modal yang biasanya disisihkan untuk upah tenaga kontrak, berkurang tahun depan. Ratusan tenaga kontrak di rumah sakit tersebut terancam dirumahkan.
Berdasarkan data, dari total 300 lebih tenaga kontrak rumah sakit, hanya akan disisakan 180 orang saja. Pihak RSUD Haji terpaksa memangkas hampir setengahnya, lantaran anggaran menipis.
Ketika dihubungi, Dirut RSUD Haji Haris Nawawi mengaku terpaksa harus mengambil kebijakan yang tidak populer itu. “Kami terpaksa mengambil ancang-ancang memutuskan kontrak cukup banyak pegawai. Mereka tidak akan berlanjut tahun depan,” ungkapnya.
Berbeda dengan RSUD Haji, tenaga kontrak di RSUD Labuang Baji masih bisa terselamatkan, walaupun anggarannya juga dipangkas dari Rp10 miliar menjadi Rp8 miliar.
Pasalnya, jumlah tenaga kontak di RSUD Labuang Baji tidak terlalu besar. Dirut RSUD Labuang Baji, Andi Mappatoba mengatakan mereka hanya memiliki 191 orang tenaga kontrak.
Jumlahnya tak begitu besar. Sebab RS Labuang Baji sudah punya lebih dari 500 orang tenaga kesehatan PNS.
Dia menambahkan, total pegawai di rumah sakit yang dipimpinnya sekitar 774 orang. Itu sudah cukup banyak.
“Saya memang sengaja tidak tambah pegawai kontak, karena jumlah PNS masih cukup banyak,” tandasnya.
Pencairan Menumpuk
Hingga pertengahan Desember tahun ini, realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 74 persen. Berdasarkan ketentuan, surat perintah membayar (SPM) paling lambat diajukan pada 15 Desember pada Sabtu pekan lalu. Bisa dipastikan, pencairan anggaran menumpuk di sesi terakhir pembayaran tahun ini.
Laporan realisasi bulan November lalu, untuk keuangan baru mencapai 73,96 persen dari Rp9,666 triliun yang ada di APBD Perubahan 2018. Artinya, masih ada sekitar Rp2,51 triliun anggaran terparkir di kas daerah.
Selama bulan Desember ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel mengaku proses pengajuan pencairan anggaran menumpuk. Terlebih sebelum dilakukan tutup buku anggaran tanggal 14 Desember.
“Iya, seperti tahun lalu. Bulan Desember pasti akan menumpuk. Tapi tahun ini sedikit lebih baik dan tidak terlalu menumpuk,” kata Kepala BPKD Sulsel Andi Arwin Azis yang dikonfirmasi akhir pekan lalu.
Arwin menyebutkan, jauh hari sebelumnya pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh penjabat sekprov terkait batas akhir pengajuan pencairan.
“Untuk pengajuan pencairan ganti uang (GU) dan tambahan uang (TU) itu sampai tanggal 3 Desember. Sementara untuk pencairan anggaran langsung (LS) itu berakhir 14 Desember 2018 pukul 00.00 Wita,” jelasnya.
Bahkan untuk melayani proses pencairan anggaran, Arwin dan stafnya terpaksa harus lembur sampai pukul 24.00 Wita. Ini berlangsung beberapa hari terakhir menjelang tutup kas.
Padahal, menurutnya, proses pencairan anggaran bisa dilakukan bertahap. Terutama untuk proyek infrastruktur, bisa dimulai sejak proses tender selesai, di triwulan I bisa 20 persen, triwulan II 30 persen, triwulan III 30 persen, dan triwulan IV atau terakhir 20 persen.
Khusus Pemprov Sulsel, permasalahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pembayarannya sempat terhambat akibat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dibentuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Anggaran pembangunan Stadion Barombong misalnya, klaim yang diajukan kontraktor sempat ditahan oleh tim beranggotakan 24 orang ini. Padahal, progres fisiknya saat itu sudah hampir mencapai 90 persen.
Tak hanya itu, beberapa pengadaan barang dan jasa terpaksa dibatalkan. Hal ini untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp120 miliar saat proses transisi pemerintahan.
Dari data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang bisa diakses melalui http://monev.lkpp.go.id., pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai antara Rp200 juta sampai Rp2,5 miliar, hanya sekitar 30,57 persen yang sampai tahap kontrak.
Padahal berdasarkan data, ada sekitar 687 paket yang direncanakan akan dilelang tahun 2018. Namun, hingga bulan November kemarin baru 210 paket yang sampai tahapan kontrak.
Untuk paket lelang antara Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar terealisasi 57 persen (56 paket dari 98 perencanaan). Hanya paket pengadaan barang dan jasa di atas Rp50 miliar yang semuanya ditender. Ada dua paket untuk kegiatan ini, yaitu Masjid 99 Kubah (Rp71 miliar) dan Stadion Barombong (Rp62 miliar). (rhm/rus)
