TP2D Bubar, Tim Baru NA Minimal Doktor

MAKASSAR, BKM — Sejak dibentuk, keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) menuai kontroversi. Banyak kebijakan dan kerja tim itu menjadi sorotan masyarakat dan membuat gaduh di lingkup Pemprov Sulsel.
Tapi, sepertinya kehadiran tim tersebut tidak akan bertahan lama.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah berencana untuk membubarkannya.
Ditemui di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (21/12), Prof Nurdin Abdullah mengatakan tim tersebut sebenarnya dibentuk di masa-masa transisi. Saat pergantian pemerintahan dari Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang ke Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Alasan pembubaran TP2D ini, menurut NA, karena saat ini pemerintahan tidak lagi dalam masa transisi. Sudah masuk pada percepatan. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2019 juga sudah selesai dibahas.
“TP2D harus bubar dong. Itu kan transisi, dan sekarang sudah lanjut percepatan. APBD kita sudah selesai, ya harus dibubarkan,” tandasnya.
Menurut rencana, TP2D akan dibubarkan awal tahun depan. Selanjutnya, akan dibentuk lembaga yang lebih kecil lagi.
“Mungkin awal tahun kita akan mulai. Kita akan bentuk lembaga lebih kecil lagi,” ungkap dia.
Tim baru yang akan dibentuk itu hingga saat ini belum diketahui namanya. Orang-orang yang akan masuk dalam tim itu nantinya bisa saja dari dalam maupun luar TP2D.
“Kita akan seleksi nanti mana yang akan dimasukkan ke tim, mana yang tidak,” jelas Nurdin.
Yang pasti, lanjut dia, orang yang akan masuk dalam tim tersebut syaratnya harus bergelar doktor alias minimal lulusan S3. Fungsi tim itu nantinya akan memberi pertimbangan maupun pandangan kepada gubernur maupun wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Di mana-mana kan ada staf khusus, yang bisa memberikan pandangan kepada kita. Syaratnya minimal S3,” jelasnya.
Pemprov Sulsel sudah menganggarkan dana untuk TP2D di APBD 2019 sebesar Rp3,5 miliar. Namun, Nurdin mengatakan itu bukan persoalan. Karena anggaran itu bisa dialihkan ke tim baru yang akan dibentuk tahun depan.
“Anggarannya tidak ada masalah. Kita alihkan ke biaya tim yang dibentuk nantinya,” tambah Nurdin.
Jika mengacu pada syarat Prof NA soal orang yang bisa masuk ke tim baru minimal mengantongi gelar S3, banyak orang-orang yang saat ini masuk dalam TP2D akan tereliminasi.
TP2D sendiri dibentuk gubernur melalui SK No 2537/IX/2018. Dalam SK tersebut, ada 24 nama yang dimasukkan. Dari nama-nama itu, ada 13 nama yang tidak bergelar doktor. Mereka itu rerata adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Di antaranya Rendra Darwis yang juga dipercaya menjadi sekretaris TP2D. Selain itu, ada nama Munawir, Moch Anugerah, Muh Hasanuddin Taibien, Arman, dan Arif. Ada juga nama Akib Fattah, Fahmi Islami, Zulham Arief, Andi Rasdi Sumange, Bustam, Andrew Marsha Mulia, serta Nikita Andi Lolo.
Sementara di jajaran tim tenaga ahli, nama yang tidak memenuhi spesifikasi untuk dimasukkan ke tim baru di antaranya Zulhajar, tim ahli bidang pemerintahan dan hukum, Bidang Pemuda dan Ekonomi Kreatif Janie Widjaya. (rhm/rus)