MAKASSAR, BKM–Keterlibatan sejumlah kepala daerah yang diduga melakukan kampanye mulai diproses Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. Bawaslu Makassar bergerak cepat setelah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Sulsel.
LAPORAN: ARIF STUJU
EDITOR: HAMZAH SAMAL
Laporan yang masuk ke Bawaslu Sulsel dilayangkan Panglima Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi (PAS 08) Wilayah Sulsel, Ryan Latief dengan melaporkan tiga kepala daerah aktif di Sulsel melakukan pelanggaran kampanye.
“Kita terima pelimpahan tersebut tanggal 11 dan ini sudah kita proses,” kata ketua Bawaslu Makassar, Nursari, Kamis (17/1). Meski demikian, untuk saat ini dia belum mengundang terlapor, baik itu Wali Kota Makassar, Danny Pamanto yang menyepatkan diri hadir Kamis kemarin di kantor Bawaslu Makassar. “Kita belum undang. Karena kita hanya fokus untuk saksi-saksi,” katanya.
Dalam pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, kata Nursari ada dua pokok, mulai dari keterlibatan pejabat atau kepala daerah yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon Presiden dan penggunaan fasilias negara. “Kalau pelapor dan saksi kita mutlak untuk merasiakan namanya. Kemungikan besok (Hari ini) kita akan mulai, memintai keterangan,” katanya.
Nursari menyebutkan, jika sudah lengkap alat bukti atau pembuktian baru dilakukan pemanggilan kepada terlapor. Jika tidak memenuhi syarat dipastikan tidak bisa dilanjutkan pemanggilan kepada terlapor.
Sementara itu, Danny menyebutkan jika penggunakan fasilitas negara dilakukan saat Jokowi datang ke Makassar itu hari Minggu dimana bukan masa kerja dan itu sudah diatur dalam aturan kepala daerah yang mendukung salah satu kandidat bisa berkampanye saat ahari libur tanpa mengambil cuti.
“Apa yang dilaporkan tidak benar. Pertama di CCC itu hari Minggu. Kedua falislitas negara (CCC) saya menyewa CCC resmi ada kuitansinya. Sebelumnya ada agenda partai,” kata Danny usia melakukan pertemuan dengan komisoner Bawaslu Makassar.
Orang nomor satu di Makassar ini menyebutkan jika sejauh ini juga lebih banyak menggunakan fasilatias pribadi ketibang fasilitas negera. Dimana, kata dia, sejak menjadi Wali Kota Makassar lebih banyak tinggal di rumah pribadi dibanding rumah jabatan.
“Saya lebih banyak menggunakan mobil sendiri. Makanan di rumah ongkos sendiri. Saya bukan penikmat fasilitas negara apalagi kalau politik,” tutupnya. (rif/cha/b)
