Pemprov Siapkan Rp300 M Bantuan Keuangan Daerah

MAKASSAR, BKM — Di tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar sebagai bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten/kota.
Angka itu naik hingga 10 kali lipat dibanding era Gubernur Syahrul Yasin Limpo memimpin. Anggaran ratusan miliar itu akan digunakan kabupaten/kota untuk membangun infrastruktur sekaligus merealisasikan program atau janji kampanye pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (ASS) saat pemilihan gubernur lalu.
Namun sayang, di tahun pertama NA-ASS memimpin, tidak semua kabupaten/kota bisa menikmati bantuan keuangan daerah tersebut. Hanya 15 kabupaten yang tahun ini kecipratan dana tersebut. Artinya masih ada 9 daerah yang belum dapat.
Sesuai instruksi Pemprov Sulsel, bantuan tersebut peruntukannya bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pembebasan lahan, irigasi, pintu bendungan, rumah sakit hingga pengadaan kapal fery. Kabupaten Enrekang dan Bone mendapat program yang paling banyak, masing-masing lima bantuan.
Yang terbesar nilainya, adalah bantuan kapal fery untuk Selayar sekitar Rp40 miliar. Adapun daerah yang belum mendapatkan, diantaranya Luwu Timur, Palopo, Sinjai, Pinrang, Bantaeng, Gowa, Makassar, Takalar dan Jeneponto.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bantuan keuangan tahun 2019 naik 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp30 miliar. Ini dilakukan untuk mendukung program prioritas privinsi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
“Kita ingin mengurangi kesenjangan keuangan antara kabupaten dan provinsi. Termasuk mengentaskan kemiskinan dan genio rasio, sehingga kita mendorong pembangunan infrastruktur,” katanya usai rapat rencana bantuan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2019 di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, akhir pekan lalu.
Sudirman menekankan bantuan yang diberikan harus langsung menuntaskan program yang diberikan. Karena itu, tidak semuanya daerah mendapatkan bantuan tersebut. Meski demikian Pemprov berjanji tahun berikutnya, daerah yang belum akan menjadi prioritas.
Pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan keuangan ini diminta segera mengusulkan proposal anggaran. Pemda harus memperhatikan harga satuan sesuai yang ada di daerah masing-masing.
Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwin Azis menyebutkan bantuan keuangan daerah menjadi salah satu solusi untuk menyelsaikan program prioritas dan janji politik Gubernur dan Wagub Sulsel yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
“Kenapa besar? karena harus tuntas dan sekali penganggaran. Ini sekaligus membantu pelaksanaan program di kabupaten/kota yang tidak mendapatkan alokasi anggaran. Kita tunggu proposal dari daerah untuk diverifikasi,” sebutnya.
Dirinya menyebutkan meski bantuan keuangan daerah tahun ini mengalami peningkatan 10 kali lipat, hal ini tak mempengaruhi postur ABPD 2019. Arwin bilang kondisi APBD Sulsel saat ini kuat dan sehat.
Meski memberikan bantuan keuangan, Pemprov tetap berharap ada dana pendampingan yang disiapkan masng-masing daerah. Terutama untuk anggaran perencanaan dan konsultan pengawasan bagi kegiatan fisik.
Sementara itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando yang hadir dalam rapat ini mengakui bantuan keuangan kali ini merupakan yang terbesar diterima pihaknya dari Pemprov Sulsel. Di Enrekang, bantuan keuangan ini digunakan untuk pembangunan lima ruas jalan dengan panjang total 22,5 kilomter. (rhm)