MAKASSAR, BKM — Meski kerap dilakukan penertiban terhadap anak jalanan dan Pak Ogah. Tidak bisa dipungkiri anak jalanan masih terus ada di sejumlah titik jalanan. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya organisir dari pihak tertentu.
Hal itu terungkap saat pertemuan dengan sejumlah stakeholder terkait penanganan anak jalanan di Kota Makassar, di Aula Dinas Sosial Provinsi, akhir pekan lalu.
Pada pertemuan ini, hadir antara lain perwakilan Polda Sulsel, Kodam XIV Hasanuddin, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, beserta sejumlah Dinas Sosial kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil investigasi dan data yang diperoleh Supervisor Sakti Peksos Anak Sulsel, Norman Ilmi, pihaknya mengantongi tujuh nama oknum yang terindikasi sebagai organisator anak jalanan di Makassar.
Menurut Norman, beberapa kali pihaknya mencoba untuk mengatasi persoalan ini. Namun, para koordinator ini cukup keras. Bahkan salah satu posko yang coba dibangun pihaknya dibakar oleh oknum tertentu.
“Kami juga khawatir dengan keselamatan teman-teman di lapangan,” ungkapnya.
Data Oknum Diduga Mengeksplorasi Anak diantaranya, DHL (Pr/48), Wilayah Eksploitasi Sekitar Flyover, AMG (Lk/30), wilayah persimpangan bandara, membawa kotak sumbangan. DR (Lk/51), modus minta sumbangan panti asuhan, HSN (Pr/47), Anjungan losari, menyuruh anak mengemis, AD (Lk/45) wilayah eksplorasi Boulevard -pengayoman, modus mengemis dan jual buku agama.
SK (Pr/50) wilayah eksplorasi di anjungan pantai Losari, modus menyuruh anak mengemis dan DN (Lk/38) wilayah eksplorasi jL racing center dan PLTU Tello, modus menyuruh anak menjual buah tala.
Hal itu dikuatkan Plt. Kadis Perhubungan Makassar, Muhammad Iqbal Asnan.
Dia mengatakan, di lampu merah PLTU, depan Aspol Tello, sekitar DPRD juga ada.
“Kita sudah sampaikan kepolisian dan TNI, jadi sudah bisa kita jaring yang selama ini agak kebal hukum,” ungkap
Tim Ahli Gubernur Sulsel, Jayadi Nas menjelaskan, pihaknya sengaja menghadirkan sejumlah stakeholder guna mengatasi persoalan ini.
“Tidak mungkin Dinas Sosial bekerja sendirian. Ini adalah persoalan kemanusiaan, menjadi tanggung jawab kita semua,” jelasnya.
Menurut Jayadi, jika semua pihak bisa bersinergi, maka penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan cepat. “Dalam satu atau dua bulan ke depan, mudah-mudahan sudah bisa dikurangi,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Kepala Satpol PP Sulsel Mujiono menyampaikan, pihaknya telah melakukan penertiban terhadap keberadaan anak jalanan dan Pak Ogah ini, khususnya di titik-titik yang dianggap vital.
“Sampai saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhuhungan dan pihak Kepolisian. Di rujab gubernur itu, sudah kami gulung dan di depan kantor yang selama ini cukup menganggu. Paling kekinian, pagi tadi kami sudah gulung sejumlah gepeng yang tinggal dalam gerobak,” tegasnya.
Sementara, Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Trihanto Nugroho mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan agar penanganan anak jalanan dan Pak Ogah berjalan maksimal dengan membentuk tim khusus.
“Saran kami untuk jangka pendek, disiapkan sinergi untuk bekerja sama. Kami Polri tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan dari instansi lain. Kalau bisa ada landasan hukum yang jadi dasar,” jelasnya.
Trihanto juga menyebutkan, pihaknya siap melakukan penindakan jika ternyata ada pelanggaran pidana yang ditemukan terkait keberadaan anak jalanan dan Pak Ogah di jalanan.
“Untuk yang mengarah pada tindakan pidana, tentu akan kami catat dan sampaikan. Kami akan mem-back-up secara maksimal,” tegasnya.(rhm)
