Baru Tujuh OPD Setor Kelengkapan Paket Lelang

MAKASSAR, BKM — Rencana Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk mempercepat proses tender (lelang) proyek nampaknya sulit terwujud. Proses lelang telat lagi.
Data Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa, baru tujuh OPD yang menyetorkan kelengkapan paket lelang. Masih ada 49 OPD yang belum menyetor data proses lelangnya.
Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Pemprov Sulsel, Jumras, tak akan menunggu. Proses evalualasi atas usulan tujuh OPD, sudah berjalan. Mereka diminta melengkapi dokumen Harga Perkiraan Sementara (HPS) dari setiap satuan lelang.
Sementara OPD yang belum memasukkan data lelang, diberi batas waktu hingga 28 Februari mendatang. Jika belum memasukkan data lengkap untuk persiapan lelang, Jumras akan melaporkannya secara langsung ke gubernur.
“Sanksinya langsung ke pimpinan. Proses lelang ini butuh waktu lama. Makanya kami minta semua cepat menyetorkan supaya segera kami lelang,” jelasnya.
Dia menjelaskan, OPD yang sudah memasukkan paket lelang di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Biro Umum, Dinas Peternakan, Dinas Binas Marga, Dinas Sosial, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Untuk proses lelang persiapan, akan memakan waktu cukup lama. yakni selama 45 hari. Sementara pelaksanaan tender dan konsultan memakan waktu 25 hari. Setelah itu konstruksi baru bisa dilakukan.
“Kurang lebih dua bulan. Kita mau apa juga, karena yang masuk memang lama prosesnya. Otomatis ini akan berpengaruh ke penyelesaian proyek,” tambahnya.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sudah menginstruksikan agar semuanya dipercepat. Dia tak ingin proses ini lama, hasilnya mesti cepat dirasakan oleh masyarakat.
Diapun tak ingin OPD membagi program ke dalam paket-paket yang kecil. “Langsung besar supaya dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kurangi yang kecil-kecil,” ungkap Nurdin. (rhm)