Aslam Digadang Jadi Penjabat Wali Kota Makassar

MAKASSAR, BKM — Masa jabatan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan berakhir 8 Mei 2019 mendatang.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjabat wali kota, guna mengisi kekosongan di ibukota provinsi itu hingga terpilih wali kota definitif tahun depan.
Sejumlah nama digadang-gadang sebagai calon untuk posisi tersebut. Dua nama beberapa pekan terakhir sudah beredar. Yakni Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulsel Andi Arwien Azis.
Belakangan, satu nama lain mencuat dan disebut berpeluang menempati jabatan itu. Dia adalah Aslam Patonangi, bupati Pinrang yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai bupati, Aslam rencananya akan kembali mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Informasi yang ramai berembus di kantor gubernur, Aslam akan menjabat sebagai asisten I bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel. Di mana saat ini, jabatan ini lowong dan diisi oleh Salim S selaku pelaksana tugas (plt).
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengaku kemungkinan tersebut bisa terjadi. Terlebih syarat menjadi penjabat wali kota harus pejabat eselon dua lingkup Pemprov Sulsel.
“Kalau Pak Aslam sudah siap menjadi widyaswara di kami setelah tidak menjabat bupati. Semua punya peluang. Makanya saya tadi bilang, yang penting mau menyelesaikan berbagai persoalan,” kata Nurdin.
NA menyebutkan, masa jabatan penjabat wali kota terbilang lama, yakni sekitar 17 bulan. Sementara persoalan yang harus diselesaikan di ibu kota provinsi sangat banyak.
“Sangat panjang waktu untuk menata Kota Makassar, dari apa yang telah diletakkan oleh wali kota sebelumnya. Seperti program pedestarian perlu dikawal. Kedua, masalah parkir. Ketiga soal Jalan Metro Tanjung Bunga,” jelasnya.
“Jadi tugasnya sangat berat. Tidak hanya sekadar penjabat. Tapi betul-betul harus bekerja menyelesaikan masalah-masalah di kota ini. Yang paling penting adalah sinergi kan kota dengan provinsi,” sambungnya.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulsel Hasan Basri Ambarala, menyebutkan hingga kini belum ada pengusulan tiga nama calon penjabat wali kota Makassar ke Kemendagri.
“Aturannya, paling cepat dua bulan sebelum AMJ (akhir masa jabatan) wali kota sudah diusulkan. Kita tunggu saja keputusan Pak Gubernur. Yang pasti kita siap menindaklanjutiya ke Kemendagri,” pungkasnya. (rhm/rus)