Kumpul Tokoh, Wagub Singgung Kartel Sembako

MAKASSAR, BKM — Sehari menjelang Ramadan, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengumpulkan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulsel. Pertemuan berlangsung di rumah jabatan wagub Jalan Yusuf Dg Ngawing, Minggu (5/4).
Sudirman didampingi Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Asmanto Baso Lewa. Pada pertemuan itu, wagub mengajak seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah di masyarakat.
Salah satu yang disinggungnya adalah praktik kecurangan pengusaha besar, yang kerap menjadi kartel dalam memainkan harga sembako di pasaran. Termasuk, pengumpul beras yang kerap melakukan praktik penimbunan untuk memengaruhi pasar.
Penimbunan juga dilakukan perusahaan skala besar untuk memonopoli market. Seperti perusahaan penggilingan padi skala besar yang sengaja menyedot seluruh padi di petani untuk mematikan penggilingan padi kecil.
“Kita bayangkan, mereka sengaja mengumpulkan dari petani sejak jauh hari. Bahkan sejak tahun lalu. Tidak cari untung di situ, tapi memang untuk merusak pasar dan mematikan penggilingan kecil,” kata Sudirman.
Ia juga menyebutkan, konflik di masyarakat paling berpotensi dipicu kesenjangan sosial dan ekonomi. Katanya, doktrin dakwah yang keras akan mudah dideteksi. Namun berbeda jika kesenjangan disulut isu SARA (Suku, Agama, dan Ras).
“Doktrin dakwah bisa dideteksi. Namun kalau isu kesenjangan sosial itu bahaya. Apalagi dibawa ke SARA,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa menyampaikan kepada seluruh ulama, da’i atau ustadz untuk memberikan ceramah yang menyejukkan selama Ramadan.
“Jangan menyampaikan hal-hal yang bisa memicu konflik atau yang tidak akurat. Mari jaga kedamaian bangsa. Ceramahnya bisa mengajak kedamaian. Ini agar Sulsel makin kondusif,” imbuhnya.
Kepala Badan Kesbangpol Andi Asmanto Baso Lewa menjelaskan, pertemuan ini dilaksanakan atas permintaan wagub. “Intinya, Pak Wagub ingin lebih dekat dengan seluruh tokoh agama dan masyarakat. Juga dalam rangka memastikan komunikasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa tetap berlangsung dengan baik,” ujarnya. (rhm/rus)