Darurat Narkoba, Sekprov Minta Upaya Preventif

MAKASSAR, BKM — Indonesia pada umumnya dan Sulsel pada khususnya dalam posisi darurat narkoba. Butuh langkah-langkah penanganan dan pencegahan agar penggunanya tidak semakin meluas. Salah satunya adalah
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019. Penyusunan RAD dilaksanakan di Hotel Denpasar, Senin (24/6).
Mewakili Pemprov Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani yang hadir pada kegiatan tersebut mengimbau agar semua stakeholder memassifkan upaya preventif atau pencegahan.
Abdul Hayat mengatakan, Indonesia dalam keadaan darurat masalah narkoba. Dan hal yang paling murah dilakukan di rencana aksi tersebut adalah preventif.
“Upaya-upaya pencegahan, buatlah sosialisasi. Kalau BNN, lakukanlah aksi dengan tes urine dan seterusnya, pastikan lembaga-lembaga bisa menghadirkan semua instrumen penting untuk mengatasi narkoba,” ujarnya.
Menurut Abdul Hayat, hal yang terpenting adalah teori belajar sosial. Bagaimana menjadi model dan transfer pengetahuannya dipahami oleh semua lapisan.
Pendekatannya ada empat. Pertama, pemetaan (mapping) masalah sosial. Kedua, adalah mengukur semua secara konkret. Ketiga, pengendalian oleh aparat, dan yang keempat adalah bagaimana melakukan pengawasan.
“Salah satu aksi sederhana yang dapat dilakukan di masyarakat sebagai pencegahan narkoba adalah semua orang tua harus sepakat mencari anaknya di sore atau malam hari, sehingga tidak ada lagi anak jalanan,” terangnya.
“Kenapa anak jalanan, karena ada potensi untuk mencoba-coba ke sana (penggunaan narkoba), jangan nanti sudah ke sana baru kita offside. Sebelum keluar potensi itu menjadi action, kita sudah ada pencegahan,” lanjutnya.
Abdul Hayat berharap, melaui rencana aksi tersebut, sesama stakeholder atau pemangku kepentingan dapat menghasilkan hal konkret yang dapat dilakukan secara bersama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulsel, Kepala Biro Kesejahteraan Setda Sulsel, dan pejabat terkait. (rhm)