APBD 2020 Diprediksi Lebih Rp10 T

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Minggu pertama bulan Juli ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke gubernur Sulsel.
Selanjutnya KUA-PPAS tahun anggaran 2020 ini akan diserahkan ke DPRD Sulsel di minggu kedua bulan Juli. Setelah itu akan dilakukan pembahasan bersama antara TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis berharap penyusunan APBD 2020 bisa selesai tepat waktu. Di mana Pemprov ditargetkan APBD 2020 rampung sebulan sebelum tahun anggaran berjalan.
“Semoga berjalan tepat waktu dan tidak ada kendala terutama berakhirnya periode DPRD di bulan September. Semoga ada kompromi untuk kepentingan masyarakat,” kata Arwin, usai menghadiri sosialisasi Permendagri no 33/2019 di Hotel Claro, Senin (1/7).
Arwin memprediksi APBD 2020 sudah melebihi Rp10 triliun lebih. Di mana untuk tahun 2019 ini, anggaran Pemprov Sulsel mencapai Rp9,8 triliun.
Dalam Permendagri no 33/2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 ada beberapa penekanan pemerintah pusat. Seperti pemenuhan belanja untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020, dimana di Sulsel ada 12 kabupaten-kota yang menggelar pesta demokrasi tersebut.
“Selain itu dalam Permendagri ini, untuk daerah yang anggarannya berada di kisaran Rp4-10 triliun diminta menyiapkan 0,4 persen dari APBD untuk penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Atau paling sedikit Rp36 miliar sudah termasuk belanja pegawai dan lainnya,” jelasnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menegaskan agar penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah, bukan sebatas keinginan.
“Perencanaan harus sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan pada keinginan. Inilah yang perlu sama-sama kita luruskan,” kata Abdul Hayat.
Terkait dengan skala prioritas nasional dan daerah, Abdul Hayat menjelaskan, ada lima hal yang menjadi prioritas. Antara lain, SDM dan penanggulangan kemiskinan, perlunya infrastruktur yang kuat, ketahanan pangan yang kuat, pengembangan pariwisata, serta reformasi birokrasi tentang layanan publik harus kuat.
“Dengan begitu, kita dapat mempertanggungjawabkan secara akuntabel apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang bisa dilihat, dan apa yang bisa diukur. Karena semua harus terukur,” terangnya.
Ia juga mengingatkan, agar apa yang diprogramkan tidak sebatas perencanaan saja. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
“Penganggarannya juga harus cerdas. Setelah penganggaran tentu kita bersama-sama OPD melaksanakan eksekusi yang cepat, karena tidak banyak waktu lagi untuk diskusi. Yang kita perbanyak adalah eksekusi. Sekali lagi, eksekusi,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia kembali berpesan terkait ketepatan waktu dalam bekerja dan mengenai serapan anggaran.
“Inilah yang harus kita push. Mudah-mudahan satu hingga dua bulan ini kita bisa melakukan percepatan-percepatan, sehingga penyesuaian-penyesuaian dapat terjadi,” tutupnya. (rhm)