Butuh Rp100 Jutaan untuk Pengurusan Plat BRT

MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini, 15 unit Bus Rapid Transit (BRT) bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum berfungsi. Moda transportasi darat itu, dibiarkan terjejer rapi di kantor Perum Damri.
Dinas Perhubungan Sulsel memilih mengandangkan karena tak ada anggaran.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengaku, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pengurusan administrasi pelat saja butuh Rp105 juta untuk semua bis. Satu unit bis menelan anggaran Rp7 juta.
“Mudah-mudahan di APBD Perubahan bisa diakomodir. Baru mau kita usulkan nanti,” kata Ilyas di kantornya, Minggu (7/7).
Tak hanya pengurusan plat. Pengoperasian BRT, kata Ilyas memang perlu subsidi setiap tahunnya oleh Pemprov. Selama ini Perum Damri terus merugi karena tak dibantu dengan subsidi. “Harus memang subsidi kalau mau tetap beroperasi. Tapi, harus ada income-nya juga, agar tidak asal subsidi,” tukasnya.
Sementara, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menambahkan untuk pengoperasian sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sesuai kesepakatan, mereka yang harus menganggarkan untuk masalah administrasinya. “Harus dioptimalkanlah. Karena ini kan permintaan dari Pemda sendiri,” tuturnya.
Selain itu, kata Budi, Pemda bisa melakukan kerjasama dengan swasta. Tahun depan, Kemenhub akan membangun terminal khusus untuk BRT di 39 kota. “Tapi di Makassar belum dapat. Kita bertahap dulu,” tandasnya. (rhm)