NA Minta Iqbal Mutasi Pejabat Pemkot

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah kembali menebar ancaman. Setelah mengancam mencopot Iqbal Suhaeb dari jabatannya sebagai Pj Wali Kota Makassar, kali ini mengarah ke sejumlah pejabat Pemkot Makassar.
Dalam pertemuannya dengan Iqbal, Senin (8/7) malam, Nurdin meminta Iqbal memutasi pejabat yang tidak mendukung kerjanya sebagai Pj Wali Kota Makassar.
Pertemuan tertutup itu berlangsung hingga pukul 21.30 wita. Iqbal dikabarkan banyak curhat terkait kondisi yang terjadi di Pemkot Makassar.
Kepada wartawan, Selasa (9/7), di Kantor Gubernur Sulsel, Nurdin mengatakan dari hasil pembicaraan dengan Iqbal, ternyata hampir semua perangkat yang ada di Pemkot Makassar (kepala OPD) kurang mendukung.
“Tadi malam (Senin malam), Pak Iqbal sampai jam setengah 10 berdiskusi. Masalah yang dihadapi Pj wali kota ini adalah semua perangkat yang ada di situ kurang mendukung. Kasihan kan,” ungkap Nurdin.
Karena persoalan itu, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, pihaknya bersama Pj Wali Kota Makassar akan membuat beberapa langkah. Salah satunya, memberi restu kepada Iqbal untuk mengambil langkah
evaluasi, yakni mutasi jika memang OPD terkait tidak bisa bekerja sama dengan Pj Wali Kota.
“Kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya kalau kamu punya perangkat tidak memberikan dukungan maksimal, silakan kau evaluasi. Sebelum kau yang dievaluasi duluan, jadi biarkan dia (kepala OPD) dulu yang mengevaluasi anggotanya,” kata Nurdin.
Dia mengatakan, 20 bulan bukan waktu pendek untuk melaksanakan tugas sebagai Pj Wali Kota Makassar.
Diapun menyikapi kabar-kabar yang menyoroti dirinya terlalu mengintervensi pemerintahan di Kota Makassar. Nurdin menekankan, sebagai gubernur, dirinya bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan di kabupaten/kota di Sulsel.
“Apa yang diintervensi. Itu tanggung jawab Gubernur. Apalagi pejabat pemprov yang kita kirim ke sana. Kalau ada apa-apanya, saya yang tanggung jawab,” tegasnya.
Diapun mengindikasikan yang melontarkan statemen tersebut adalah pendukung pemerintahan sebelumnya. (rhm)