DPI Ragukan Survei LPPM Unhas

MAKASSAR, BKM–Lembaga survei Duta Politika Indonesia (DPI) meragukan hasil survei yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas terkait tingkat elektoral bakal calon Bupati Toraja Utara.
Pemerhati politik dari DPI Dedy Alamsyah Mannaroi menanggapi hasil survei yang dilakukan LPPM Unhas yang telah memotret bakal calon Bupati Toraja Utara. “Kalau saya membaca, ini lebih pada penelitian Qualitatif melalui Forum “FGD” Fokus Grup Discussion. Dimana tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sifatnya lokal dan spesifik. Yang menjadi problem kemudian dalam FGD ini ketika menyodorkan nama-nama bakal calon bupati kepada peserta FGD untuk memilih salah satu dari mereka. Dan ini tidak bisa disimpulkan sebagai sebuah penelitian kuantitatif seperti survei persepsi publik,”ujar Deddu, Minggu (29/9).
Dedy memberi alasan. Pertama, Untuk mendapatkan hasil survei yang akurat dan presisi maka proses penarikan sampel, pengambilan data harus sesuai dengan data penduduk. Dari situ akan terbentuk daftar responden. (Ada tahapan penarikan sampel hingga responden terpilih diwawancarai).
Kedua, Dari 21 kecamatan yang ada di Torut, hanya 12 kecamatan yang diambil sebagai sampel. Kenapa Kecamatan yang lain tidak dimasukkan sebagai sampel. Sampel dalam survei tidak boleh didasarkan atas sesuka hati sang peneliti. Tapi ada metodologi yang mengatur sehingga sampel terpilih.
Ketiga, Respondennya juga tidak jelas, dari jumlahnya dan sebarannya. “Dia melakukan FGD, tapi memaksakan hasil untuk penelitian kuantitatif,”jelas Dedy.
LPPM Unhas baru saja melakukan survei untuk mengukur tingkat keterpilihan Balon Bupati Toraja Utara.
Survei yang dilakukan LPPM Unhas menggunakan metode mix yakni penggabungan kualitatif dan kuantitatif jelang Pilbup Toraja Utara.
Menurut Tasrifin Thahara yang juga dosen Antropologi Unhas selaku ketua tim mengemukakan bila ada beberapa sampel yang diambil pada 12 kecamatan berdasarkan kondisi Toraja Utara.
“Lebih dinamis karena ada petahana yakni bupati Kalatiku Paembonan dan wakil bupati Yosia Rinto Kadang. Olehnya itu, penilaian masyarakat terhadap petahana dari berbagai hal dinilai masih kuat atas kinerja 84 hingga 90 persen”ujar Tasrifin, Jumat (27/9).
Hasil survei telah menjaring 10 Balon. Adapun tingkat keterpilihan ke 10 Balon masing-masing untuk sang petahana yakni Dr Kalatiku Paembonan 32.69 persen, Yosia Rinto Kadang 8.65 persen, Yohannis Bassang 11.54 persen, Lawerang Rantelabbi 0.4 8 persen, mantan bupati Torut Frederik Batti Sorring 31.73 persen,
YS Dalipang 2.88 persen, mantan Plt Sekprov Sulsel Tau Toto Tanaranggina 0. 96 persen, anggota DPRD Sulsel Felicitas Tallulebang 1.92 persen dan politisi PDIP Yacobus Mayang Padang 6.73 persen.
“Untuk itu sebahagian besar masyarakat masih menginginkan bupati petahana. Salah satu alasan karena di Torut kecenderungan masyarakat memilih birokrat,”ujar Tasrifin.
Sementara itu, peneliti lainnya yakni Zarni Adia Purna menambahkan bila untuk menentukan arah pilihan itu ada tiga yakni popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Tapi di Torut ada empat yakni kemampuan kandidat untuk masuk dalam kelompok masyarakat atau aksebilitas.
“Karena metodenya mix, maka setelah melakukan FGD, juga ada alat peraga yang ditonjolkan maka hasilnya seperti ini,”jelas Zarni.
Ditambahkan bila semua Balon memiliki rekor hubungan yang cukup dekat seperti dilembaga agama termasuk gereja dan lembang lembang. “Survei tetap memiliki marging of error. kali ini hingga mencapai 5 persen. Namun ini baru survei pertama,”pungkas Zarni. (rif)