MAKASSAR, BKM — Sudah beberapa hari mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Makassar menggelar aksi unjuk rasa. Tuntutan mereka, di antaranya menolak Undang-undang KPK hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Senin (30/10), mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah (Unismuh) serta perguruan tinggi lainnya kembali berdemonstrasi. Termasuk organisasi ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, unjuk rasa kemarin berlangsung aman dan kondusif. Tak ada kericuhan serta bentrokan dengan aparat.
Demo mahasiswa UNM di pagi hari, berlangsung di gedung DPRD Sulsel. Ketua sementara DPRD Sulsel Andi Ina Kartika menerima langsung perwakilan pengunjuk rasa.
Legislator Partai Golkar tiga periode ini didampingi sejumlah rekannya. Di antaranya anggota dewan dari Partai Demokrat Haidar Madjid dan Selle KS Dalle. Legislator Partai Nasdem Arum Spink. Wakil rakyat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hengky Yasin, dan Imam Fauzan Amir Uskara dari PPP.
Kepada Andi Ina di ruang aspirasi, perwakilan mahasiswa mendesak untuk menandatangani tuntutan yang mereka suarakan. Akhirnya, Andi Ina membubuhkan tanda tangannya. Walau berlangsung aman, polisi tetap melakukan penjagaan ketat di berbagai titik.
Tanggapan Pj Wali Kota
Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar HM Iqbal Suhaeb angkat suara terkait aksi demo mahasiswa yang marak belakangan ini. Ia menyarankan agar mahasiswa langsung berdialog dengan para anggota DPR RI. Untuk fasilitasinya, Iqbal mengatakan akan dibicarakan jika memang dibutuhkan.
Iqbal menyatakan, daripada turun ke jalan, lebih baik mahasiswa bertemu dengan pengambil keputusan. Menurutnya, cara itu lebih ampuh dilakukan dibanding berdemonstrasi.
Menurutnya, dialog menjadi cara paling efektif dalam menyalurkan aspirasi. Karena di situ bisa lebih saling bertukar pemikiran, sehingga maksud dan tujuan demonstrasi lebih tersampaikan.
“Daripada di jalan, lebih bagus aspirasinya disampaikan langsung kepada para pengambil keputusan. Apa yang menjadi masalah, apa aspirasinya. Dialoglah sebenarnya yang kita harus perbanyak,” kata Iqbal, Senin (30/9).
Ada dua metode yang disarankan olehnya, jika memang para mahasiswa ingin langsung berdialog. Apakah mengirim beberapa perwakilan ke Jakarta, atau menghadirkan langsung anggota DPR ke Makassar.
“Lebih bagus kita utus beberapa teman mahasiswa sebagai perwakilan. Kalau perlu kita kirim ke Jakarta untuk berbicara dengan wakil kita di sana. Atau kita undang anggota DPR yang dari Makassar datang ke sini. Tergantung yang mana lebih efektif,” saran Iqbal.
Jika para mahasiswa ini memang membutuhkan, lanjut Iqbal, maka pihak pemkot akan membicarakannya. Namun jika mahasiswa tidak butuh difasilitasi, maka ia tetap menyarankan dialog.
“Kita nanti bicarakan kalau mereka membutuhkan. Tapi mungkin saja mereka tidak meminta memfasilitasi, karena sampai sekarang belum ada yang menghadap,” ungkapnya.
Iqbal juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu menonton aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Baginya, aspirasi yang diutarakan saat domonstrasi bukanlah tontonan.
”Kami sampaikan kepada masyarakat, unjuk rasa itu bukan hiburan, sehingga tidak perlu ditonton. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (rif-nug-mat/rus)
