APBD 2020 Terancam Defisit Rp2,7 T

MAKASSAR, BKM — Usulan Program OPD lingkup Pemprov Sulsel untuk tahun 2020 dipastikan melebihi kemampuan belanja daerah. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp2,7 triliun. Agar tidak terjadi defisit di kemudian hari, Pemprov Sulsel tentu harus kembali melakukan penyesuaian dan rasionalisasi kegiatan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis menjelaskan, prediksi target APBD 2020 sekitar Rp10 triliun lebih. Atau meningkat dari APBD 2019 dengan anggaran mencapai Rp9,8 triliun. Sementara jika dikalkulasi seluruh usulan program yang masuk untuk 2020, total anggaran yang
dibutuhkan nyaris mencapai Rp13 triliun.
Saat ini, pembahasannya masih diproses, belum sampai ke tahapan penetapan RAPBD 2020 di DPRD Sulsel.
Agar bisa menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah pada APBD 2020 tinggal menunggu kebijakan gubernur yang mana mau dipriroitaskan, mana mau dimaksimalkan.
Namun dia memberi catatan, ada beberapa mata anggaran yang tergolong besar tidak bisa diganggu alokasinya.
Seperti untuk membayar gaji pegawai, tunjangan sertifikasi guru, hingga anggaran dana bagi hasil untuk kabupaten/kota.
“Jadi sangat banyak di belanja tidak langsung. Nah, yang tersisa itu, jadi belanja langsung, yang diarahkan ke Bappeda untuk mengatur peruntukkannya. Utamanya pada program-program kegiatan di Pemprov Sulsel,” jelas Arwin.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tengah mendorong para OPD lingkup Pemprov Sulsel melakukan efisiensi anggaran. Upaya program yang diusulkan, mesti ada yang dipangkas agar sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kemarin saya dilaporin oleh Bappeda, ‘Pak kita masih defisit, Pak, sekitar Rp2 triliun’. Saya bilang, jalan aja dulu nanti diujung kita lihat,” tutur Nurdin saat menghadiri sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian, pengelolaan dan pelaporan gratifikasi di Hotel Rinra Makassar, Selasa (22/10).
Dari rancangan sementara itu, Nurdin mengaku telah melakukan pengecekan terhadap pengeluaran rutin di tiap OPD. Dirinya mengaku perlu dilakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap biaya rutin semisal, biaya makan minum, perjalanan dinas, hingga biaya pemeliharaan kendaraan.
“Semua dinas-dinas punya biaya makan minum, tiket, biaya pemeliharaan kendaraan. Memang kecil kelihatan, Rp2 miliar, Rp3miliar, tapi kalau dikali 51 SKPD, itu ratusan miliar. Jadi saya satukan, baru kita potong 50%,” imbuh dia.
Mantan bupati Bantaeng inipun mengaku, efisiensi dan pemangkasan anggaran terhadap program yang belum sesuai kebutuhan perlu dilakukan. Sebelum rancangan APBD 2020 diusul ke DPRD Sulsel untuk ditetapkan kemudian.
Dia mencontohkan, efisiensi anggaran bisa dilakukan pada biaya makan minum termasuk perjalanan dinas. Dimana biaya program rutin ini pengelolaannya kedepan bisa digabung pada satu OPD saja.
“Misalnya makan minum. Makanya semua di SKPD, biar satu aja. Silakan kau mau makan, nanti salah satu aja yang bayar. Terus biaya perjalanan. Masa semua harus pegang uang biaya perjalanan. Belum tentu ada keperluan dia berangkat. Tapi kalau kita satukan semua, apalagi kalau nanti SPPD online, kalau satu yang diundang, satu ajak yang berangkat,” paparnya.
Nurdin juga menyoroti besarnya belanja pegawai selama ini, utamanya untuk tenaga honorer atau outsourcing. Makanya, dia mengimbau perlu besaran jumlah pegawai kontrak di lingkup Pemprov Sulsel perlu ditinjau ulang.
“Jadi defisit itu sementara, sebelum kita ajukan ke DPRD. Makanya sekarang kita efisienkan. Berapa hasil efisien kita, pasti akan menutupi itu. Kedua belanja pegawai harus coba kita lihat,” jelas Nurdin. (rhm)