Aliansi Pemuda Mahasiswa Masyarakat Mamasa Datangi Gedung DPRD Sulbar. Minta Jalan Poros Tabone, Nosu Diprioritaskan

MAMUJU, BKM — Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj Suraedah Suhardi menerima aspirasi Aliansi Pemuda Mahasiswa Masyarakat Mamasa, di gedung DPRD Sulbar lantai, Senin (28/10). Saat menerima aspirasi, Hj Suraeda didampingi beberapa anggota DPRD Sulbar, seperti Muslim Fattah, Rayu, Obed Nego Depparinding, H Damris, dan H Sudirman.
Muslim Fattah dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan di hadapan masyarakat Mamasa ini, pihaknya akan membicarakan terhadap aspirasi masyarakat ini.
Pada kesempatan tersebut, Rayu menyampaikan, dalam proses perjuangan soal jalan strategis provinsi jalan poros Tabone-Nosu-Pana, pihaknya berjanji akan tetap memperjuangkannya. Pada tahun 2018 pihaknya sudah memperjuangkan proses infrastruktur dengan anggaran saat itu diusulkan anggaran untuk jalan rawat beton Rp8 miliar,” ungkap Rayu.
Hal senada disampaikan H Damris. Pada tahun 2014 masalah Tabone, Nosu, dan Pana. Pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Kondisi Mamasa tidak bisa dianggarkan sekaligus terhadap Infrastruktur mulai dari Mamasa sampai Pana, batas Tana Toraja. Harus secara bertahap dan ada prosesnya.
”Saya berharap Pemkab Mamasa dan Pemprov Sulbar duduk bersama membicarakan masalah ini. Sehingga permasalahan infrastruktur ini dapat terselesaikan dengan baik,” paparnya.
Sementara itu, Obed Nego menyampaikan, untuk jalan poros Nosu-Pana ini, memang masih belum bisa dilalui kendaraan roda 4 empat. ”Waktu saya jadi bupati di Mamasa, saya telah melakukan pekerjaan jalan poros Nosu-Pana. Walau tidak semuanya tapi tetap terlaksana,” jelasnya.
Dikatakan, poros jalan Nosu-Pana adalah kewenangan provinsi. Obed mengharapkan gubernur Sulbar untuk memberikan perhatian penganggaran jalan poros Nosu-Pana. Sehingga ada bantuan penganggaran.
H Sudirman dari Faraksi Partai Golkar memaparkan, dari tadinya jalan kabupaten menjadi jalan strategis. Masyarakat di Tabulahan, Nosu, Pana, belum diperhatikan dan dinilainya masih tertinggal maka dia katakan bahwa jalan yang ada. ”Jalan yang ada di sana diserahkan ke kabupaten dan tidak ke provinsi. Ataukah persoalan ini tidak akan bisa tertuntaskan. Karena kondisi jalan di daerah Nosu-Pana ini sangat parah yang harus dilakulan pembiayaan. Ini harus ditangani dengan segala prioritas pada komisi tiga. Pak Rayu menyatakan kalau kondisi jalan yang rusak di Nosu dan Pana sekitar 28 kilometer,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga menyinggung masalah longsor yang sering terjadi. Legislator dari Partai Golkar ini menyarankan kepada Pemprov Sulbar untuk menyiapkan eskavator satu unit di sekitar Nosu, Tabang, dan Pana. Sehingga kalau terjadi longsor dan menimbun badan jalan bisa secepatnya digerakkan untuk menangani masalah.
”Apa yang saya sampaikan ini merupakan aspirasi dari masyarakat di Pana, Tabang, dan Nosu. Kondisi jalan di sana mengalami rusak berat jika musim hujan telah tiba. Akses jalan sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Pemprov Sulbar terkhusus kepada OPD terkait, seperti Bappeda dan dinas PU untuk memberi perhatian di daerah ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Hj Suraedah Suhardi, menjelaskan, dewan akan memperjuangkan terhadap masalah di Mamasa. Utamanya infrastruktur jalan yang ada di Nosu dan Pana. Karena daerah ini termasuk daerah destinasi wisata.
Sedangkan Riri Maryam Kosse, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur kantor Bappeda Provinsi Sulbar, menjelaskan, mengenai status jalan di Tabone, Nosu, dan Pana, ditahun 2020 mendatang bisa diajukan revisi untuk dinaikkan statusnya dari jalan provinsi ke jalan nasional.
”Apalagi kalau itu batas dua provinsi, yakni Kabupaten Mamasa (Provinsi Sulbar) dan Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulsel), maka lebih mudah proses pengajuan untuk peralihan statusnya,” ungkap Riri.
Ditambahkan, untuk tahun anggaran 2019 ini, ada dilakukan pekerjaan jalan Tabone dengan anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan jalan beton dan juga pekerjaan katvil. Juga ada pekerjaan drainase dan membuat saluran. Sehingga tidak berdampak pada kerusakan jalan. Pada pekerjaan konstruksinya ada internal PU di lapangan. Juga ada konsultan pengawas di setiap kegiatan fisik berjalan. (alaluddin)