Gizi Buruk dan Stunting Dipantau Lewat Layar Lebar

MAKASSAR, BKM — Kematian seorang bocah berusia 6 tahun, Muhammad Asbar yang diindikasikan gizi buruk, membuka mata kita jika kasus ini masih ada di tengah masyarakat. Terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah tidak boleh berpangku tangan melihat persoalan ini. Butuh tindakan dan reaksi cepat dalam menindaki setiap kasus yang terindikasi mengarah kepada kekurangan gizi.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Kesehatan Sulsel dr Bachtiar Baso mengemukakan, pihaknya sebenarnya sudah membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) yang akan menangani persoalan gizi buruk. Termasuk stunting (pertumbuhan kerdil).
“Tim ini akan mengkonkritkan dan menindaklanjuti semua keadaan yang ditemukan di lapangan terkait gizi buruk maupun stunting,” ungka dr Bachtiar di kantornya, Rabu (30/10).
TGC itu, kata dia, bekerja selama 1×24 jam. Mereka akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan untuk mendata by name by adress para penderita gizi buruk yang ditemukan di Sulsel.
Jadi, kata Bachtiar, dengan memanfaatkan teknologi informasi, akan dibangun posko pemantauan gizi buruk dan stunting. Di tempat tersebut nantinya akan dilengkapi televisi layar lebar untuk memberi informasi setiap saat soal penderita gizi buruk dan stunting.
“Jadi kasus diupdating selalu secara online. Begitu ada lagi yang ditemukan gizi buruk, kita langsung lacak lokasi dan diberi penanganan sesegera mungkin,” ungkapnya.
Selama dalam penanganan, semua dilaporkan perkembangannya setiap hari. Baik menyangkut gizinya, berat badan, dan lainnya.
“Jadi kalau misalnya terjadi gizi buruk di daerah, otomatis lampu akan menyala di daerah tersebut. Kita minta kepastian tempat tinggal, by name by adress, nanti tim TGC akan melacak dan meminta izin kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.
Dia memastikan bahwa pelayanan gizi buruk dan stunting di Sulsel masuk era 4.0. Artinya, Dinas Kesehatan bisa memastikan di mana titik-titik terjadi gizi buruk di suatu tempat dan langsung ditangani.
Selain itu, Dinkes akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan lintas sektoral untuk memastikan dan mengawasi keadaan penduduk miskin di Sulsel. Apakah ada anggota keluarganya yang mengalami gizi buruk atau stunting.
Saat ini, tambahnya, Pemprov Sulsel fokus di 11 kabupaten/kota yang tinggi angka stunting dan gizi buruknya. Masing-masing Enrekang, Bone, Selayar, Pinrang, Gowa, Pangkep, Tana Toraja, Sinjai, Jeneponto, Toraja Utara, dan Takalar.
Tahun depan, tambahnya, Pemprov Sulsel akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp8 miliar khusus untuk menangani stunting dan gizi buruk.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Makassar, Naisyah Tun Azikin, menjelaskan persoalan gizi buruk selalu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Setiap kasus gizi buruk yang terjadi di seluruh wilayah dalam ibu kota Sulsel ini, pasti akan diketahui dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Makassar.
Dinkes akan langsung menindaklanjuti dengan memberikan makanan pendamping dan susu untuk menaikkan berat badan penderita.
“Programnya sudah berjalan sejak lama. Jadi penderita gizi buruk akan diberi makanan pendamping atau tambahan dan susu selama 100 hari sambil terus dimonitor perkembangannya,” ungkap Naisyah.
Namun, lanjut dia, yang harus dipahami masyarakat, kasus gizi buruk tidak melulu karena berat badannya tidak seimbang atau sakit-sakitan terus. Karena ada juga yang menderita sakit, seperti TBC dan penyakit lainnya yang mengakibatkan penurunan berat badan seseorang.
“Seperti yang diberitakan hari ini (kemarin), disebutkan jika anak yang meninggal menderita gizi buruk. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena dia menderita celebral palsy,” ungkap Naisyah.
Dia menekanan, setiap kasus gizi buruk yang terjadi, akan ada laporannya hingga ke Dinas Kesehatan. Karena ada koordinasi yang baik dari tingkat posyandu hingga ke dinas.
“Kecuali kasus gizi buruk yang dialami penduduk baru pindah ke Makassar yah. Kadang datanya memang belum masuk,” tandasnya. (rhm/rus)