Sekprov Akui Ekonomi Sulbar Dipacu Direct Investment dan CPO

MAMUJU, BKM — Berangkat dari program PIR-Trans ditahun 80-an, industri kelapa sawit mulai menjadi penggerak dan penopang ekonomi di Sulawesi Barat (Sulbar). Industri kelapa sawit juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Terutama bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan yang rendah. Hingga saat ini, sawit telah menggantikan peran komoditas karet yang sebelumnya mendominasi perekonomian di Sulbar.
Menurut data yang ditunjukkan Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, hingga tahun 2018 jumlah perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Barat mencapai 17 perusahaan dengan luasan lahan perkebunan yaitu 79 ribu hektare.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, menuturkan, riset yang dilakukan Bank Indonesia mengungkapkan, ada dua faktor pendukung dalam pembangunan daerah Sulbar, yaitu investasi langsung dari pemerintah dan CPO.
”Jika ingin menghentikan perekonomian Sulbar, sebenarnya mudah saja. Hentikan perkembangan industri kelapa sawit,” tegas Muhammad Idris di sela acara seminar peningkatan kompetensi Wartawan tentang industri kelapa sawit yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Hotel d’Maleo Mamuju, Kamis (14/11).
Hadirnya komoditas-komoditas lain, tidak mengecilkan peran industri kelapa sawit. Muhammad Idris menambahkan, pemerintah mendukung dan mendorong pembangunan industri sawit di Sulbar.
Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya struktur khusus dalam instansi dinas perkebunan untuk memfokuskan perkembangan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.
Sesuai dengan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2019, Pemerintah Sulbar juga akan meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memperkuat data-data yang akan mendukung dan menjadi dasar untuk perkembangan industri. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pelaku industri kelapa sawit Sulbar terutama petani adalah produktivitas kebun kelapa sawit.
Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin, Prof Laode Asrul, memaparkan hal-hal yang memengaruhi rendahnya produktivitas kelapa sawit. Di antaranya bibit palsu dan penerapan Good Agricultural Practices.
Lebih lanjut Laode Asrul menjelaskan, satu juta hektare lahan perkebunan sawit di Indonesia masih menggunakan bibit yang tidak bersertifikat (bibit palsu). Sehingga memengaruhi produktivitas.
Rata-rata produktivitas kebun kelapa sawit Indonesia hanya 3,6 ton per hektare per tahun. Sementara lembaga riset mengungkapkan, potensi produksi kelapa sawit bisa mencapai 7 smapai 9 ton per hectare per tahun. Sehingga kurang memuaskan.
Dari segi Good Agricultural Practices, petani cenderung belum mengimplementasikan best management practices yang sebenarnya dapat mendongkrak produktivitas sawit. Adanya defisiensi hara pada tanah dan defisiensi pupuk terutama pascamasa panen merupakan masalah yang sering terjadi pada perkebunan rakyat.
”Sulbar dapat memaksimalkan potensi ekonomi di industri kelapa sawit, kemudian mengharapkan agar riset juga dapat ditingkatkan. Sehingga dapat memaksimalkan produktivitas dan potensi-potensi lain dari industri perkebunan kelapa sawit,” tandasnya. (ala/mir/c)