MAKASSAR, BKM–Pembangunan Kolam Retensi Aquapond di Lapangan Hertasning, akan mulai dikerjakan Februari 2020. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp10,5 miliar.
Pemerintah Kota Makassar mencanangkan program penanganan banjir melalui pembangunan Aquapond. Kolam retensi ini dianggap bisa mengatasi genangan yang selama ini menjadi masalah saat hujan, khususnya di sekitar Jalan Hertasning Kota Makassar.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Muh Fuad Azis, berharap, proses tender proyek ini bisa selesai tahun ini. Supaya pelaksanaannya bisa langsung dimulai Februari mendatang.
“Kalau kita bisa lakukan tender dini di tahun ini, maka pelaksanaannya bisa Februari. Karena analisa dampak lingkungannya kita perkuat dulu,” ungkapnya.
Ia juga optimis jika proses tender bisa selesai tahun ini. Jika melihat aturan yang ada, maka proses tendernya bisa selesai Januari sehingga awal pelaksanaan dilakukan sebulan kemudian.
“Kalau proses lelang kan aturannya bisa (tahun ini), sepanjang perencanaannya sudah lengkap. Di Perpres juga jika DPA sudah disahkan maka sudah bisa dilakukan tender. Nanti penetapan pemenangnya, atau pengikatan kontrak di Januari,” ungkapnya.
Pengerjaan proyek Aquapon ini akan menggunakan dana APBD 2020. Nilainya telah disepakati senilai Rp10,5 miliar.
“Itu (nilai anggarannya) sudah direspon dan diamini oleh Pj Wali Kota,” katanya.
Aquapond ini akan dibangun di samping Lapangan Hertasning. Tepatnya di bawah taman samping Jalan Tidung I.
Aquapond ini akan dibangun dengan lebar 2,75 meter, kedalaman 2,5 meter, dan panjang diperkirakan 50 meter.
“Panjangnya sepanjang lokasi yang ada. Bisa 50 meter, bisa 25 meter, bisa 75 meter, sesuai dengan anggaran yang ada dan kebutuhan penampungan air yang ada di situ. Kemungkinan sekitar 50 meter,” ungkapnya.
Aquapond di Lapangan Hertasning ini dianggap bisa meminimalisir genangan yang terjadi di sekitar Jalan Hertasning. Bisa mengatasi dampak genangan yangg timbul dari Jalan AP Pettarani, Goro, Jalan Hertasning, Jalan Toddopuli, dan Jalan Tamalate I.
“Kita tidak bisa pastikan tidak ada lagi di jalan-jalan tersebut. Tapi jika masih terjadi genangan di sana, maka akan berlangsung dengan cepat. Air dengan cepat akan langsung terserap, sehingga genangan lebih cepat teratasi,” tutup Fuad.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar merespons positif rencana pembangunan aquapon. Meski begitu, dewan masih menunggu usulan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Sejauh ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) tuk APBD Pokok 2020 belum masuk dan diterima anggota legislator.
Anggota legislator dari Komisi C Bidang Pembangunan, Fasruddin Rusli, bahkan belum ingin memberikan komentar jauh terkait dengan rencana pembangunan kolam serapan di Dinas PU Kota Makassar. Alasannya, sampai sekarang ini dirinya belum melihat usulan RKA.
“Pembangunan sudah pasti belum bisa berjalan tahun ini karena anggarannya baru diusulkan di APBD Pokok 2020. Dan saya belum melihat RKA nya dari Dinas PU, apa-apa saja, dan berapa besaran anggaran yang diusulkan. Itu belum saya tahu karena RKA nya belum ada masuk dari Dinas PU,” aku Acil sapaan akrabnya, Rabu (20/11).
Acil berharap, pembangunan kolam serapan air dapat terbangun di masing-masing kecamatan di kota agar potensi banjir dapat ditangani dengan baik. Adapun usulan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk Aquapon dinilai sangat kecil.
“Kurang kalau anggaran yang diusulkan itu cuma Rp10 miliar. Apalagi pembangunan kolam serapan seperti itu harus dibangun di masing-masing kecamatan. Tapi nanti kami lihat dulu seperti apa RKA,” tambahnya. (nug-arf)
