Dinsos Gunakan SIK-NG untuk Data Penerima Bantuan

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar kini gunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG). Sistem ini secara akan memudahkan validasi dan verifikasi seseorang untuk masuk dalam kategori golongan keluarga tidak mampu atau penerima manfaat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir, mengaku, data bagi warga penerima bantuan termasuk warga miskin sanagt valid. Apalagi dikatakannya sistem ini mengambil data langsung dari tingkat RT dan RW.
“Jadi SIK-NG itu untuk memvalidasi dan memverifikasi seseorang untuk masuk dalam kategori golongan keluarga tidak mampu atau penerima manfaat. Jadi kalau persoalan data pasti valid,” kata Utta sapaan Mukhtar Tahir.
Dari Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat bisa saja mendapatkan bantuan secara tidak merata, bahkan kata Utta, ada masyarakat bisa mendapatkan bantuan melebihi dari satu, tergantung kebutuhannya.
“Jadi kita memberikan bantuan itu harus sesuai kebutuhan penerima manfaat, karena banyak jenis bantuan. Jadi memang bantuan itu tidak bisa merata karena sesuai dengan tujuan bantuan tersebut,” ungkapnya.
Khusus untuk warga miskin, Utta mengatakan ada beberapa jenis bantuan yang bisa diberikan, seperti Usaha Ekonomi Pribadi agar bisa membuka usaha
Sehingga, menurut Utta pemerintah tidak serta merta harus memenuhi seluruh bantuan ke masyarakat yang membutuhkan.
“Intinya dalam APBD itu pemerintah tidak perna bisa memenuhi seluruh kuota yang ada, karena itu anggaran tidak memenuhi semuanya. Jadi persoalan data itu adalah evaluasi dari Dinsos dalam rangka untuk menjaring orang orang miskin yang memang pada waktu ada kuota baru diberikan,” jelasnya.
Olehnya, lanjut Utta, dengan alasan tersebut sehingga pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh bantuan bagi warga miskin sesuai dengan data yang ada.
“Jadi tidak mungkin kalau ada 500 orang miskin kita juga bantu semua yang 500 itu, karena keterbatasan anggaran kita. Sekarang warga penerima manfaat dimakassar itu jumlahnya kurang lebih 800-an tetapi itu belum tentu semua dapat,” pungkasnya.
Utta menambahkan, bahwa dari sekian jumlah masyarakat penerima manfaat pemerintah kota makassar hanya mampu membantu atau memerikan kuota hingga 70 persen
“Kalau data selalu ada dan valid di pemerintah, yang tidak ada itu kuota untuk bantuan, apalagi sekarang terpadumi, jadi tidak adami bisa diatur siapa yang dapat siapa yang tidak. Pokonya yang berhak pasti akan dapat,” tutupnya.(nug)