Kopel: APBD 2020 Masih Memihak Kepentingan ASN

MAKASSAR, BKM– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Rapat paripurna penetapan APBD Pokok 2020 digelar di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Petta Rani, Sabtu (30/11).
Hanya saja, hasil penetapan APBD Pokok 2020 yang disetujui DPRD Kota Makassar mendapatkan sorotan dari Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. Kopel menilai APBD masih berpihak kepada kepentingan ASN (Aparatur Sipil Negara).
“APBD masih berpihak pada kepentingan aparatur, secara makro sudah dapat dilihat pada komposisi belanja langsung. Belanja aparatur masih lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung publik. Perbedaannya cukup besar yakni belanja tidak langsung mencapai 70 persen lebih, sementara belanja langsung hanya 29 persen lebih,” sebut Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq, Senin (2/12).
Seharusnya lanjut Musaddaq, APBD harus berpihak kepada masyarakat atau kepentingan publik. Tidak dengan proporsi anggaran yang lebih besar untuk belanja aparatur.
“Komposisi ini menunjukkan bahwa masih jauh dari sisi keadilan alokasi anggaran. Proporsinya masih cukup besar untuk belanja aparatur,” tandasnya. (arf)