MAKASSAR, BKM — Andi Ritamariani Basharu telah mengawali tugasnya di tempat yang baru sebagai kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel. Ia yang dilantik pekan lalu oleh Gubernur HM Nurdin Abdullah ini mulai melakukan berbagai pembenahan serta pengendalan di internal BKKBN Sulsel.
Satu penegasannya, meminta kepada semua aparat di jajarannya untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
”Saya baru beberapa hari berkantor. Jadi masih meraba-raba. Saya memulainya dengan mengecek kendaraan operasional yang ada di sini. Karena itu adalah sarana yang kami gunakan untuk terjun ke masyarakat, dan paling utama,” jelas Andi Rita dalam konferensi pers perdananya di kantor BKKBN Sulsel, Rabu (5/2).
Kepada wartawan yang sebagian di antaranya adalah pengurus IPKB (Ikatan Penulis Keluarga Berencana), mantan kepala perwakilan BKKBN Sulbar itu mengakui, bahwa membawahi 24 kabupaten/kota adalah tantangan baru untuk dirinya. Setelah memimpin BKKBN Sulbar yang terdiri dari enam kabupaten.
Ada satu harapan yang kini berada di pundak Rita, yakni menjadi percontohan dalam inovasi keluarga berencana khusus di kawasan timur Indonesia.
“Setelah saya dilantik, BKKBN pusat menyampaikan ke saya bahwa Sulsel itu adalah provinsi penyanggah. Jadi ke depan Sulsel harus menjadi pilot project atau percontohan di kawasan timur Indonesia untuk urusan kependudukan dan keluarga berencana. Ini adalah tugas yang harus dilaksanakan di tahun 2020 ini,” jelasnya.
Sebagai bukti kesanggupannya, Andi Ritamariani membuat pakta integritas dengan menggunakan cap darah. Dia pun menyatakan siap mengundurkan diri jika melanggar pakta integritas tersebut.
“Saya bekerja itu bukan cuma pakai otak, tapi juga pakai hati dan rasa ikhlas dunia akhirat untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Selama ini, dia sangat mengapresiasi program BKKBN Sulsel terkait lorong dan kampung KB. Akan tetapi, dirinya menyayangkan jika program itu dilihat hanya menjadi program seremonial belaka. Olehnya itu, di tahun 2020 dirinya akan menghadirkan kampung KB sebagai percontohan pada tiap kecamatan dan desa di Sulsel.
“Khusus untuk lorong KB, saya jujur kagum dengan inovasi ini. Tapi sangat disayangkan, ternyata selama ini program itu sekadar seremonial. Saya tidak mau ke depan seperti itu. Harus ada keberlanjutannya. Jadi ke depan harus setiap kabupaten ada kecamatan sampai desa akan ada percontohan kampung KB” tegasnya. (ita)
