MAKASSAR, BKM — Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar tinggal menghitung hari. Pemberlakuannya secara efektif pada hari Jumat (24/4). Saat ini, pemkot tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Namun sayang, hingga kemarin, standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi peraturan wali kota (perwali) belum diterbitkan.
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Makassar Ismail Hajiali, mengatakan draft perwali sudah ada, namun secara keseluruhan belum dirampungkan. Alasannya, karena masih menunggu saran dan masukan serta revisi draft yang sudah disusun. Baik dari OPD, Forkopimda, hingga tokoh masyarakat.
Namun, Ismail menekankan jika perwali tersebut secepatnya akan dirampungkan dan diteken. Dia mengatakan, menurut rencana
pemkot menjadwalkan ujicoba pemberlakuan PSBB pada hari Selasa hingga Kamis, 21-23 April. Selanjutnya, penindakan secara resmi mulai hari Jumat (24/4) hingga dua minggu ke depan.
Selama PSBB berlangsung, disiapkan 15 pos pengamanan di setiap wilayah kecamatan. Sementara polri akan menyiapkan 12 dapur lapangan.
Selain itu, kata Ismail, ada enam titik masuk Kota Makassar yang akan diperiksa ketat selama PSBB. Yakni perempatan Jalan Sultan Alauddin-Mallengkeri-Jalan Syech Yusuf Gowa (perbatasan Makassar-Gowa). Jembatan Barombong (batas Kota Makassar-Gowa). Jalan Aroepala Hertasning-Gowa (batas Kota Makassar-Gowa).
Jalan Tamangapa Raya-Gowa (batas Kota Makassar-Gowa). Tamalanrea Raya-poros Pamanjengan (batas Kota Makassar-Maros). Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin (batas Kota Makassar-Maros)
Sejumlah poin penting yang diatur dalam rancangan perwali yang sedang digodok. Yakni aktifitas diluar rumah, seperti penutupan sekolah dan siswa diminta belajar dari rumah. Proses bekerja dibatasi dan diganti bekerja di rumah. Tempat ibadah ditutup sementara namun dibolehkan memutar adzan di masjid dan membunyikan lonceng di gereja.
Penghentian sementara aktifitas penduduk di tempat atau fasilitas umum dengan audiens di atas lima orang. Penghentian sementara aktifitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Warga yang beraktiftas di luar rumah wajib menggunakan masker.
“Untuk moda transportasi, semua moda baik udara, darat dan laut, baik sifatnya umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang hanya 50 persen. Menerapkan jarak aman antarpenumpang. Kendaraan roda dua, baik umum dan pribadi dilarang membawa penumpang selain barang,” terang Ismai.
Terdapat pengecualian untuk aktifitas pekerjaan pemenuhan kebutuhan pokok, baik itu penyediaan, pengolahan maupun pengiriman.
“Juga dikecualikan untuk aktifitas pekerjaan di sektor kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi. Termasuk media cetak dan elektronik maupun online, keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu,” ujarnya.
Sementara untuk fasilitas umum pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, menurut Ismail, tetap dibuka dengan menerapkan physical distancing. Seperti rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Begitu pula dengan pasar rakyat, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, perkulakan dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan. Toko atau warung kelontong, jasa binatu atau laundry, toko bangunan serta toko ternak pertanian. Untuk usaha penyedia makanan dan minuman dilakukan dengan sistem dibungkus atau take sway.
Demikian halnya dengan pembangkit listrik, layanan air minum, bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem pembayaran. Penyedia layanan internet, media massa, distributor bahan bakar, minyak, gas, bensin, apotek serta toko peralatan medis, dan layanan ekspedisi barang.
60 Ribu Paket Sembako
Kepala Dinas Sosial Pemkot Makassar Mukhtar Tahir, mengaku ada 60 ribu paket sembako yang disiapkan selama 14 hari penerapan PSBB. Bantuan itu digunakan untuk kebutuhan satu bulan, atau paling tidak mencukupi kebutuhan selama PSBB berlangsung.
“Kami hitung kemarin itu satu bulan sebenarnya. Tetapi yang harus kita antisipasi 14 hari (PSBB). Paket sembako diterima per kepala keluarga (KK). Misalnya satu KK dapat beras 10 kilo, mie instannya juga tidak sama di daerah lain yang hanya 10 bungkus. Ini satu dos langsung. Supaya habis nasinya, mie lagi dimakan,” beber Mukhtar Tahir, Minggu (19/4).
Dihubungi terpisah, Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengemukakan, soal perwali sebagai dasar penerapan PSBB tidak ada persoalan.
“Sebenarnya sudah ada. Sudah rampung. Namun memang belum diteken sebelum PSBB resmi diberlakukan,” katanya saat dihubungi kemarin.
Dia mengatakan, perwali baru akan diteken saat uji coba PSBB akan dilaksanakan, yakni pada Selasa, 21 April besok. “Perwalinya akan diteken sebelum uji coba PSBB hari Selasa,” tandasnya.
Kekhawatiran Distribusi Bantuan
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Ramli AT mengingatkan, bahwa penerapan PSBB akan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat ekonomi bawah. Sementara, hingga kini kemampuan pemerintah dalam pemerataan penyaluran bantuan belum optimal.
”Pemberlakuan PSBB tentu akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah. Oleh karena itu yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana merencanakan dengan baik agar distribusi kebutuhan dasar masyarakat bisa tepat sasaran,” ujar Ramli yang dihubungi, Minggu (19/4).
Memang, kata dia, penyaluran bantuan kepada masyarakat ekonomi bawah kerap menimbulkan kekhawatiran. Sebab, selama ini hampir semua program yang berkaitan dengan layanan pendistribusian dasar masyarakat, khususnya beras untuk prasejahtera, datanya kerap bermasalah dan menjadi sumber konflik.
Apalagi, sebelum penerapan PSBB, sudah banyak suara-suara sumbang dari masyarakat yang merasakan tidak meratanya pembagian bantuan yang dilakukan pemerintah.
”Pasti akan selalu ada kelompok-kelompok yang merasa mestinya mereka harus mendapatkan bagian dari itu, tapi tidak memperolehnya. Ini biasanya terjadinya karena pemerintah tidak pernah punya data yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, bahwa data itu adalah orang-orang yang memang patut mendapatkan bantuan,” jelasnya.
PSBB dipandang sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus dari sudut kesehatan, diakui Ramli memang menjadi pilihan yang mesti ditempuh agar penanganannya bisa cepat selesai. Namun, pada dampak sosial ekonomi, akan banyak masyarakat yang terdampak besar. “Sekarang saja, sebelum penerapan PSBB banyak sekali masyarakat kita yang sudah merasakan dampaknya. Terlebih lagi pada saat diberlakukan secara disiplin tentu akan banyak sekali penurunan produksi. Banyak kegiatan ekonomi yang berhenti dan terjadi penurunan produktivitas,” tandasnya.
Bila nantinya masyarakat merasa tidak cukup dengan bantuan yang diberikan, menurut Ramli, pasti mereka keluar lagi. Ini sama saja PSBB tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus memikirkan bagaimana memenuhi distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat menengah ke bawah.
”Setelah selesai PSBB, juga pasti ada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Aktivitas tidak akan berjalan normal. Pasti ada masa transisi untuk bisa kembali normal. Inilah masa-masa yang menurut saya harus diantisipasi betul oleh pemerintah,” tambahnya.
Apa yang harus dilakukan masyarakat selama masa PSBB? Ramli mengatakan, membangun solidaritas secara umum dan kuat untuk bersama-sama menghadapi wabah. Pemerintah juga harus hadir dalam mendorong bagaimana solidaritas antarwarga itu bisa tercipta, selain mendorong perannya sendiri. (rhm-ita)
