Dewan Soroti Program PHBS

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali menginngatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar menuntaskan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditiapkan kelurahan, serta memperbaiki sembilan indikator survei indeks kepuasan masyarakat.
Menurut Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Saharuddin Said, Dinkes Makassar segera menuntaskan program PHBS di tiap kelurahan di tahun ini dan mengimbau masyarakat menjaga PHBS. Tujuannya, agar tidak terjangkit berbagai penyakit, salah satunya gizi buruk yang kini presentasinya mulai tinggi.
“Perlu ada upaya agar wilayah kelurahan yang belum tuntas PHBS di Kota Makassar tahun sebelumnya, dapat menjadi kelurahan yang tuntas PHBS di tahun ini. Perlu ada penanganan dari dinas untuk segera menuntaskan program ini di tiap kelurahan. Hal ini juga bagian dari masyarakat terhindar dari virus sekarang, dengan menerapakn PHBS,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (13/5).
Selain itu, legislator dari Fraksi PAN Makassar ini juga mengingatkan pemerintah kota untuk menjamin komsumsi masyarakat tetap bergizi di tengah masa pandemi. Sehingga masyarakat bisa membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang bergizi.”Dinas lakukan pekerjaannya untuk memantau penyakit masyarakat dan jamin apa yang dikonsumsi masyarakat itu bergizi, lalu masyarakat jaga pola hidup,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman, juga mengingatkan Dinkes Makassar untuk memperbaiki dan menyempurkan sembilan indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas dan RSUD Daya Makassar. Mengingat banyaknya pelayanan puskesmas dan RSUD yang perlu dievaluasi.
“Perlu ada upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam hal pemenuhan sembilan indikator survei indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan puskesmas/RSUD di lingkup dinas kesehatan. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin ditingkatkan pada masa yang akan datang, terlebih lagi di tahun ini masyarakat kita membutuhkan pelayanan ekstra atas wabah ini,” jelasnya.
Terlebih lagi, tambah dia, tingkat kepuasan masyarakat atas kemudahan pelayanan publik seharusnya sudah mencapai 80 Persen. Namun database untuk itu belum ada sehingga dewan ingin dinkes menyempurnakan data tersebut.
“Ini bisa dijadikan bahan untuk evaluasi kinerja pemerintah. Kepuasan masarakat terhadap pelayanan puskesmas dan RSUD sangat penting. Jadi saya minta tahun ini sudah 80 persen tingkat kepuasan masyarakat dan tolong itu databasenya diperbaiki,” tuturnya.(ita)