Kami tak Ber-NIP dan tidak Digaji

GOWA, BKM — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas IIA Bolangi yang berlokasi di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Angka penularannya bahkan tergolong tinggi. Dalam dua pekan saja, jumlahnya mencapai puluhan orang dan terkonfirmasi positif.
Hingga Minggu (14/6/2020) lalu sebanyak 68 napi wanita berstatus positif covid dan sudah disolasi di RS (bagi yang positif dengan gejala) dan hotel (bagi yang positif tanpa gejala).
Berdasarkan data awal, napi wanita yang telah menjalani rapid test sebanyak 213 orang. Sementara pegawai lapas yang turut dites cepat sebanyak 72 orang. Sehingga totalnya 285 warga.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Gowa dr Gaffar yang dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (16/6), mengatakan pihaknya kembali melakukan swab PCR terhadap 69 napi wanita. Dia pun berharap semua pihak untuk bergerak cepat dalam memutus mata rantai covid-19, terutama di Lapas Wanita Bollangi.
“Setelah ada kasus terkonfirmasi, maka semua protokol kesehatan ditegakkan. Termasuk penyemprotan disinfektan. Sayangnya, hari ini (kemarin) rencananya kami melalui relawan MCCC akan melakukan penyemprotan di Lapas Wanita, tapi tidak jadi. Karena katanya harus minta izin sama Kanwil Kemenkumham,” ungkap dr Gaffar, Selasa (16/6). 
Relawan MCCC, menurut Gaffar, sudah berada di lokasi. Namun mereka tidka bisa masuk karena kalapas tidak memberi izin.
”Mungkin miskomunikasi saja. Padahal kemarin ada permintaan dari salah satu petugas kesehatan Lapas untuk dilakukan disinfektan,” terang dr Gaffar.
Karena tertahan dan tidak jadi menyemprot, Gaffar pun meminta maaf kepada para relawan MCCC yang sudah siap melaksanakan tugasnya di lapas.
“Saya sebagai pihak P2P meminta maaf ke teman-teman relawan MCCC. Saya yakin ini tantangan kita. Ternyata harus ada izin dulu dari pihak kanwil Kemenkum HAM. Begitu salah satu penyampaian dari salah satu petugas kesehatan lapas tadi. Mungkin saja petugas yang meminta penyemprotan kemarin tidak melapor lebih dahulu ke kalapasnya. Saya berharap mereka terbuka, karena sementara ini kasus semakin banyak. Harusnya perlu koordinasi yang baik semua pihak,” tandas dr Gaffar.
Di kawasan luar Lapas Wanita, relawan MCCC yang diminta turun melakukan penyemprotan dan ditolak pihak Lapas Wanita, sempat berdebat dengan petugas.
“Kami datang ke Lapas karena diminta oleh dr Gaffar dan sesuai permintaan dr Musli dari pihak Lapas. Kami ini relawan yang tidak ber-NIP dan tidak digaji. Pakaian APD yang  kami pakai ini hanya untuk satu kali pakai. Kami datang bukan kemauan sendiri, tapi diminta datang,” ketus salah seorang relawan yang terlihat emosi dan videonya diposting di sejumlah grup media.
Dihubungi terpisah, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan pihaknya sementara membangun komunikasi dengan pihak Lapas Wanita Bollangi. Adnan mengatakan, Pemkab Gowa telah berkoordinasi dengan pihak lapas untuk bersama-sama menangani masalah ini.
“Sudah dilakukan kerja sama melalui Pemkab Gowa lewat kebijakan yang ada. Dinkes Gowa dan jaringannya sudah bersinergi dari awal sampai saat ini. Semua positif covid yang bergejala dievakuasi secara bertahap ke rumah sakit yang ada di Makassar. Tentunya berkoordinasi dengan Dinkes provinsi serta kanwil Kemenkum HAM Sulsel. Yang pasien positif  tanpa gejala diisolasi di satu hotel di Makassar,” terang Adnan.
Untuk warga binaan yang masih berada di lapas dan hasil swabnya negatif, lanjut Adnan, tetap diobservasi oleh petugas kesehatan Lapas bekerja sama Tim Gugus Dinkes Gowa dan Tim Gugus Covid beberapa puskesmas di wilayah setempat. 
Tim Humas Lapas Wanita Kelas IIA Gowa Resqi Irwansyah yang dikonfirmasi juga via WhatsAppnya, siang tadi, tetap dengan jawaban sama seperti sebelumnya.
“Sama jawaban kami sebelumnya…. belum ada pendelegasian kepada kami dari kantor wilayah untuk klarifikasi data terkait pertanyaan,” jawab singkat Resqi Irwansyah.
BKM kembali berusaha melakukan konfirmasi ke Kanwil Kemenkum HAM Sulsel yang ada di Makassar, kemarin. Namun, upaya ini lagi-lagi gagal. Awalnya konfirmasi dilakukan melalui WhatsApp, tapi tidak ada respons. Ketika kantornya didatangi, tak ada satu pun yang bersedia memberi penjelasan. Termasuk Harun, Kakanwil Kemenkum HAM yang baru menjabat. (sar)