13 Instansi Dikucur Uang Covid Rp146,3 M

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 13 instansi di Sulawesi Selatan telah mendapat transferan anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel. Kucuran dana tersebut untuk penanganan virus corona.
Instansi tersebut adalah Dinas Kesehatan Sulsel dengan jumlah alokasi sebesar Rp81.924.928.000. Dana yang telah ditransfer Rp17.577.200.000, dengan realisasi anggaran Rp11.650.866.429, atau 63,29 persen. Sehingga sisa anggaran yang belum dibelanjakan yakni Rp5.926.333.571.
Untuk Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dialokasikan Rp7.636.000.000. Dana yang ditransfer Rp7.636.000.000. Realisasi Rp2.202.271.454 atau 23,5 persen. Tersisa Rp5.433.728.546.
Rumah Sakit Unhas dialokasikan anggaran Rp5.618.167.400. Dana yang ditransfer Rp5.618.167.400,00. Terealisasi 100 persen.
Kemudian Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Rp6.603.588.462. Dana yang dianggarkan telah ditransfer seluruhnya ke pihak rumah sakit, namun realisasinya sebanyak Rp6.601.588.462. Tersisa Rp2 juta.
Kodam XIV/Hasanuddin juga mendapat kucuran anggaran. Dari besaran Rp2.720.284.750, semuanya sudah terealisasikan.
RSKD Dadi sebagai rumah sakit yang menangani covid telah menerima anggaran sebesar Rp16.664.356.970. Yang terealisasi 92,9 persen, dengan total alokasi sebanyak Rp46.632.630.970.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp24.782.685.900 yang dialokasikan. Sudah ditransger sebanyak Rp24.782.685.900 dengan realisasi Rp13.913.383.047. Masih ada tersisa Rp10.869.302.853.
RS Sayang Rakyat dianggarkan Rp68.072.212.720, namun yang ditransfer baru Rp36.850.720.358. Realisasi penggunaan Rp27.930.801.431. Tersisa anggaran yang belum dibelanjakan adalah Rp8.919.918.927.
Kemudian Polda Sulsel mendapat kucurna Rp2.392.940.000. Semuanya sudah ditransfer dan telah direalisasikan. Diskominfo juga telah menerima Rp425.250.000.
Selanjutnya, untuk jamin pengaman sosial (JPS) telah dikucurkan anggaran untuk Dinas Sosial sebesar Rp32.603.567.680. Yang ditransfer BPKAD sebanyak Rp16.301.783.840, dengan realisasi 99,4 persen. Sisa anggaran yang belum dibelanjakan Rp95.975.840.
Sekretariat DPRD juga tak ketinggalan. Dialokasikan sebanyak Rp8.500.000.000, sisa anggaran yang belum digunakan ialah Rp 95.975.840. Badan Penghubung Rp652.598.200,00, yang ditransfer Rp326.008.800,00, dan telah direalisasikan seluruhnya.
Sementara lima instansi lainnya yang masuk dalam daftar penerima anggaran covid belum mendapatkan transferan. Masing-masing Kesbangpol dengan realokasi Rp200 juta, FKM Unhas Rp3,2 miliar, RSU Labuang Baji Rp16 miliar, RSU Haji Makassar Rp23 miliar, dan RSIA Siti Fatimah Rp11 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sulsel Junaedi, mengatakan pencairan dana covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan yang berskala prioritas. Jika kebutuhan di masing-masing instansi sangat mendesak, pihaknya akan segera melakukan transfer anggaran.
Namun sebelum transfer dilakukan, proses review akan dilakukan terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Junaedi mengaku, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kas daerah, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Perekonomian melemah, pemasukan daerah menjadi terhambat.
“Karena kita paham bersama bahwa di masa pandemi, kondisi keuangan yang bersumber dari pajak dan retribusi kan mengalami sedikit turbulensi. Sehingga tentunya kita sangat selektif. Yang mana sangat mendesak, itu yang kita drop,” jelas Junaedi, Rabu (17/6).
Junaedi menyebut, total anggaran yang telah ditransfer sebanyak Rp146.398.986.480,47, dengan realisasi Rp113.966.980.168. Sisa anggaran keseluruhan ialah Rp32.432.006.312,47. Dengan begitu, Rp500 miliar dana APBD yang direalokasi untuk biaya tak terduga khusus penanganan covid yang belum ditransfer sebanyak Rp353,6 miliar.
“Sebenarnya kita sangat berharap Rp500 miliar ini tidak terserap seluruhnya. Itu hanya target. Karena setelah pandemi masih sangat banyak yang akan kita pikirkan untuk dibiayai. Utamanya untuk pemulihan ekonomi,” ucapnya. (nug)